Sistem Mobile Absensi Baru di Gunungkidul, Permudah Pengawasan ASN

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan absensi digital menggunakan gawai atau Mobile Absensi untuk aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Diharapkan melalui absensi ini ASN dapat lebih mudah melakukan absensi meski saat bekerja di lapangan.

Pemkab Gunungkidul pun dapat lebih mudah memantau dan melakukan pengawasan terhadap ASN.

"Pegawai tidak harus datang ke kantor untuk absensi, cukup dengan menggunakan gawai yang sudah terpasang aplikasi tersebut," ujar Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajat Ruswandono, Minggu (11/3/2018).

Drajat mengatakan, sistem absensi yang masih dalam taraf ujicoba ini akan melacak lokasi dari ASN melalui fitur GPS.

Pemkab Gunungkidul juga dapat mengetahui tingkat absensi dari para ASN.

"Mobsi terkoneksi dengan GPS sehingga akan ketahuan dimana posisi pegawai yang bersangkutan,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih melakukan ujicoba aplikasi ini.

Pemkab Gunungkidul pun akan menerapkan aplikasi ini dalam waktu dekat.

"Cara kerja dari aplikasi itu lebih simpel karena pegawai tidak harus melakukan absensi di kantor. Absensi dapat dilakukan di mana saja menggunakan gawai mereka," ujar Drajat.

Drajad mengatakan, aplikasi Mobsi ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja dari ASN.

ASN diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan efisien tanpa mengkhawatirkan kewajiban absensi di lokasi tertentu.

"Kami harapkan dengan penggunaan aplikasi mobsi lebih efisien karena dapat menghemat waktu para pegawai. Seperti kalau mereka bekerja di lapangan, cukup dengan membuka absensi menggunakan gawai mereka," ujarnya.

Sementara itu, penggagas aplikasi Mobsi, Muhammad Arif Aldian mengatakan, penerapan model absensi ini dilatarbelakangi kesulitan para ASN yang melakukan absensi.

"Mobsi ini pun memiliki banyak manfaat, seperti absensi melalui gawai, absensi dilakukan di mana pun," ujarnya.

Kendala yang dihadapi diantarnaya adalah belum diselesaikannya persoalan berkaitan dengan persandian Negara.

"Kami harapkan dapat segera diterapkan," ujarnya.(*)