16 Ribu Warga Kurang Mampu di Bantul Tereliminasi dari Daftar Bantuan

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM - Paguyuban Dukuh (Pandu) se-Kabupaten Bantul mencatat sedikitnya ada 15 ribu hingga 16 ribu warga kurang mampu di Kabupaten Bantul yang tereliminasi dari daftar bantuan pemerintah.

Hal itu diungkapkan ketua Pandu, Sulistyo saat menyampaikan aspirasi masyarakat kurang mampu di hadapan Bupati Bantul, Drs Suharsono di Pendopo Parasamya, Rabu (07/03/2018).

Menurutnya, data yang kongkret di lapangan adalah saat pembagian bantuan masih berupa beras miskin (Raskin) yakni data sensus penduduk tahun 2010.

Data tersebut diperbaharui pada tahun 2018, namun masih menggunakan kemasan data PDT tahun 2015.

"Penggunaan basis data yang berbeda mengakibatkan banyak warga yang seharusnya layak mendapatkan bantuan akhirnya tereliminasi. Jumlahnya, perpedukuhan bisa sampai 15 sampai 16 warga. Artinya, ada 15 ribu hingga 16 ribu dari total 933 pedukuhan di seluruh Kabupaten Bantul," ujarnya.

Dikatakan Sulistyo, jika kondisi ini tidak segera ditindak lanjuti, ia khawatir akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Apalagi data itu diberlakukan sebagai rujukan dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program keluarga harapan dinilainya merupakan program yang sangat membantu warga kurang mampu dalam mengakses berbagai kebutuhan.

"Warga terdaftar PKH ini akan mendapat banyak fasilitas. Seperti akses kesehatan balita, kartu Indoensia pintar dan kartu Indoensia sehat. Saya takut, ini membuat kecemburuan sosial di masyarakat," aku dia.

"Imbasnya banyak warga layak bantuan yang tidak terdaftar melampiaskannya marah kepada kepala Dukuh," ungkapnya.

Atas dasar itu, ia atas nama Pandu bersama ratusan warga datang menghadap kepada Bupati Bantul, Drs Suharsono untuk mengadukan persoalan pelik data bantuan ini.

Pertemuan ratusan warga bersama Bupati Bantul ini berlangsung secara tertib di Pendopo Parasamya.

Warga tampak mengadukan banyak keluhan dan ditanggapi langsung oleh Bupati Bantul beserta OPD terkait.

Pasca pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, Sulistyo mengaku sedikit puas karena nyatanya data by name yang diberlakukan sekarang bukan rekayasa dari bupati melainkan data dari Jakarta.

"Menindak lanjuti hasil pertemuan, kami akan melakukan pertemuan teknis bersama dinas sosial untuk memecahkan solusi bersama pada permasalahan yang muncul," terang dia. (tribunjogja)