Tidak Ada Lagi NJOP Tanah di Bawah Rp10.000 di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Proyek pembangunan bandara memicu terjadinya kenaikan nilai jual tanah di hampir seluruh wilayah Kulonprogo.

Saat ini tidak ada lagi wilayah desa dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di bawah Rp10.000 per meter.

Hal itu dikemukakan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Senin (5/3/2018).

Menurutnya, ada 41 desa yang belum pernah mengalami kebaikan nilai jual tanah pasca pendaerahan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Besaran NJOP di wilayah tersebut cukup beragam, mulai dari Rp2.450, Rp3.500, Rp5.000, hingga Rp7.000.

Namun kini, kenaikan NJOP satu tingkat telah terjadi di semua wilayah desa tersebut.

"Sehingga, batas minimal NJOP di Kulonprogo saat ini berada di tingkatan Rp10.000," jelas Hasto dalam acara Sosialisasi dan Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) serta Panutan Pajak Tahun 2018, di Aula Adikarto, Gedung Kaca, Senin (5/3/2018).

Baca: Tidak Ada Kenaikan NJOP pada PBB P2 Tahun 2018 di Sleman

Kenaikan NJOP juga berimbas pada perubahan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Kulonprogo 2018.

Pada 2018, ketetapan PBB Kulonprogo mencapai Rp23,136 miliar dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sebanyak 336.923 lembar. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,3 miliar dibanding ketetapan pajak 2017.

Selain itu, penyebab lain meningkatnya ketetapan PBB itu adalah kenaikan harga jual beli tanah di seluruh wilayah Kulonprogo serta penyesuaian nilai uang yang terpengaruh inflasi.

“Kenaikan ini juga sebagai multiplier effect pembangunan bandara meskipun belum selesai," jelas Hasto.

Baca: Penutupan Jalur Daendels Bandara Kulonprogo Ditunda

Menurutnya, perubahan akan sangat terasa bagi warga yang sebelumnya memiliki aset dengan NJOP hanya Rp2.450 karena kenaikan terjadi berkali-kali lipat.