Disdik Berharap Enam Guru yang Jadi Tenaga Bantuan Petugas PPS Bisa Profesional

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Sri Wantini menjelaskan pihaknya memang mendapatkan surat permohonan dari KPU.

Surat tersebut berisi permintaan bantuan tenaga PPS.

Awalnya Disdik Sleman menerima surat permohonan dari KPU untuk mengisi kekosongan tiga PPS, selang beberapa hari, angka tersebut bertambah.

Disdik Sleman pun mengirimkan enam tenaga bantuan untuk menjadi PPS.

"Saya berharap mereka bisa profesional, dan sebagai aparatur sipil negara (ASN) harus bisa menjaga netralitas," ujarnya, Senin (5/3/2018).

Sebelumnya dilaporkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan relawan untuk melengkapi kekurangan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca: Lengkapi Kekurangan Petugas PPS, KPU Sleman Gandeng Dinas Pendidikan dan Relawan

Indah Sri Wulandari Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sleman menjelaskan dari 258 PPS yang tersebar di 86 Desa di Kabupaten Sleman enam di antaranya merupakan guru yang diperbantukan oleh dinas pendidikan dan satu dari Relawan Demokrasi.

"Kekurangan PPS sesuai PKPU rekrutmen bisa mengandeng relawan demokrasi juga dinas pendidikan," jelas Indah di kantornya, Senin (5/3/2018).

Indah menjelaskan desa yang sebelumnya kekurangan PPS antara lain Sidoagung Godean dua orang, Mororejo Tempel dua orang, Sumberrahayu Moyudan satu orang, Purwomartani Kalasan satu orang, dan Tridadi Sleman satu orang.

"Enam orang PPS di desa tersebut merupakan guru yang diperbantukan (untuk menjadi PPS) oleh dinas pendidikan. Dan satu merupakan relawan yang di Tridadi," jelasnya.

Baca: Calon PPS Kabupaten Sleman akan Ikuti Ujian Wawancara Jumat Mendatang

Sementara itu, dari ketujuh PPS tersebut masih ada dua orang yang menjalani tes pada Senin (5/3/2018).

Sementara satu orang dari Sumberahayu Moyudan menyatakan tidak bersedia menjadi PPS.

"Sumberahayu ada yang tidak bersedia. Pengganti dari dinas pendidikan," jelasnya.

"Mereka (empat orang) sudah tes tertulis dan wawancara dan. Yang kurang nanti menyusul," jelasnya.

Indah menjelaskan PPS dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) akan dilantik serentak pada 9 Maret mendatang. (TRIBUNJOGJA.COM)