Pemda DIY Berupaya Kebut 17 Program Prioritas

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebanyak 17 program prioritas telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY.

Akan tetapi, keinginan percepatan yang tengah dilakukan kini, sedikit terhambat oleh masalah ketersediaan dana.

Anggota Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY, Rani Sjamsinarsi, mengatakan hendak menggeber upaya pembangunan tersebut.

Pihaknya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), atau pinjaman daerah.

Langkah mulai ditempuh, satu di antaranya dengan mengundang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), untuk menyampaikan paparannya, di hadapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada Senin (29/1/2018).

"Banyak proyek Infrastruktur dan non Infrastruktur, yang pembangunanya mesti dikebut. Namun, ada gap pendanaan untuk menyelesaikan program-program prioritas tersebut," katanya.

Rani menuturkan, jika pembangunan itu hanya bertumpu pada APBD, penyelesaiannya diyakini bakal semakin lama.

Dampaknya, masyarakat tidak bisa merasakan manfaatnya dalam waktu dekat.

Karena itu, pilihan kerjasama dengan badan usaha diambil pihaknya.

"Bagi Pemda yang ingin mempercepat pembangunan, bisa kerja sama dengan badan usaha dan pinjaman daerah, supaya manfaatnya bisa lebih cepat diterima. Tim meminta PT SMI dan PT PII, untuk menyampaikan ke Ngarso Dalem, 'ini loh, di pusat sudah ada ini'," tuturnya.

Lebih lanjut, dari 17 program prioritas tersebut, akan dilakukan kajian, untuk menentukan mana yang perlu didahulukan.

Setelah kajian selesai dilaksanakan, kedua BUMN itu akan mengkaji, untuk menentukan skema yang paling tepat, entah itu KPBU, atau pinjaman daerah.

Program prioritas tersebut, terdiri dari lima proyek infrastruktur, sembilan penataan pengembangan kawasan dan tiga program strategis lainnya.

Lima proyek infrastruktur itu, yakni Pelabuhan Tanjung Adikarto, Jalan Temon-Borobudur, Underpass Kentungan dan Gejayan, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

"Proyek air bersih contohnya. Kalau pakai skema sekarang, selesai 2030. Tapi, dengan kerja sama dengan swasta, atau pinjaman daerah, bisa selesai 2025, seperti yang diminta Ngarso Dalem," cetusnya. (*)