Forum PTY 3 UPN Veteran Minta Kejelasan Status Kepegawaian
Mereka meminta solusi Presiden Jokowi terkait ketidakjelasan nasib dan status kepegawaian ribuan dosen
Penulis: Noristera Pawestri | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Timur akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Selasa (19/12/2017).
Mereka meminta solusi Presiden Jokowi terkait ketidakjelasan nasib dan status kepegawaian ribuan dosen dan tenaga kependidikan UPN Veteran.
Forum PTY ini terdiri dari dosen dan tenaga pendidik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Timur.
Ketua Forum PTY UPN Veteran Jawa Timur, Rusdianto, mengatakan mekanisme pengangkatan menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum terlaksana.
Sebetulnya pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 telah memberi skema mekanisme pengangkatan pegawai tetap yayasan menjadi PPPK.
Namun aturan yang memiliki tenggang waktu hingga 3 Februari 2017 lalu tidak bisa menjadi solusi dan sudah lewat begitu saja.
Selain itu, Rusdianto mengatakan bahwa PPPK menempatkan status PTY menjadi pegawai kontrak dan berlaku selama 4 tahun untuk kemudian diperbaharui.
“Hal ini tentu tidak adil bagi PTY karena kami sudah mengabdi selama puluhan tahun lalu sekarang harus selalu diperbarui statusnya sebagai Pegawai Kontrak 4 tahun sekali,” papar Rusdianto.
Ketua Forum PTY UPN Veteran Yogyakarta, Arif Rianto menuturkan, peraturan Menrisetdikti yang memberikan kontrak dengan perjanjian kerja minimal 4 tahun itu diubah menjadi maksimal.
"Sehingga perpres itu tidak mengamanahkan bahwa kami menjadi pegawai tetap sampai pensiun," terang Arif.
Ia menambahkan, dosen dan tenaga pendidik sudah berpuluh tahun mengabdi, namun mereka akan tetap dievaluasi setiap empat tahun sekali.
"Kami tadinya sudah siap untuk menerima PPPK tapi dengan proses PPPK yang statusnya dengan perjanjian kerja kontrak," papar Arif.
Sehingga mereka merubah tuntutannya dan meminta untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ia juga meminta, dalam keseharian nanti juga tidak ada perbedaan status kepegawaian.
Menurutnya, kalau nanti mereka diangkat menjadi PPPK di perguruan tinggi atau di institusi tersebut, jika ada dua status kepegawaian maka akan menimbulkan banyak permasalahan.
"Kalau ini langsung diangkat semuanya clear, sehingga temen-temen semua yang PNS bisa langsung bekerja. Kami akan langsung bangkit lagi dengan energi yang akan memajukan perguruan tinggi masing-masing," jelas Arif.
Seperti diketahui, sebelum dinegerikan pegawai non-PNS UPN "Veteran" berstatus sebagai dosen dan pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan RI.
"Padahal sebelumnya kami telah menjadi pegawai tetap dan dijamin sampai pensiun," ungkapnya.
Dari pemaparan Forum PTY, hingga kini ada beberapa dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengundurkan diri karena tidak kuat untuk menunggu kepastian status kepegawaian.
Catatan Forum PTY, 3 orang yang mengundurkan diri tersebut dari UPN "Veteran" Yogyakarta, 1 orang di UPN "Veteran" Jawa Timur dan 1 lainnya dari UPN "Veteran" Jakarta. (*)
