Tiga Bangunan di Sleman yang Tak Berizin Ini Bisa Saja Dibongkar

Jika selanjutnya ditemui plang peringatan tersebut dicopot atau dirusak maka akan ada sanksi tegas.

Tiga Bangunan di Sleman yang Tak Berizin Ini Bisa Saja Dibongkar
TRIBUNJOGJA.com / Arfiansyah Panji
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pemasangan plang papan peringatan dan ancaman di The Lost World Castle di Kepuharjo Cangkringan, Sleman, Selasa (5/12/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Arfiansyah Panji Purnandaru

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Sumadi menjelaskan pemasangan plang papan peringatan dan ancaman di tiga lokasi yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI bersama Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan langkah prosedural.

"Papan peringatan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat berkaitan penaataan ruang di sleman khususnya kawasan rawan bencana. Kedepannya akan kita pasang semua ini (di KRB)," terangnya, Selasa (5/12/2017).

Sumadi menjelaskan ketiga lokasi yang dipasang plang yaitu The Lost World Castle di Kepuharjo Cangkringan, Rusun Santri di Purwobinangun Pakem, dan pengembangan hotel di Hargobinangun Pakem jelas tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Pemda Sleman tidak akan memberikan izin," tegasnya.

Lanjutnya dari peringatan dan sosialisasi tersebut, jika tidak diindahkan bisa saja ada pembokaran.

Termasuk juga penindakan untuk dibuatkan berita acara untuk dikirim ke pengadilan agar dilakukan tindakan.

"Ini untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak menghendaki jika ada bencana pemerintah yang disalahkan karena dianggap tidak melakukan sosialiasi," jelasnya.

"Bertahap sesuai arahan Kementerian ATR yaitu sosilaisasi, peringatan kemudian langkah yaitu berita acara. Nggak ujug-ujug kita bongkar," bebernya.

Sumadi melanjutkan, jika selanjutnya ditemui plang peringatan tersebut dicopot atau dirusak maka akan ada sanksi tegas.

"Kalau ada pencopotan plang, teman-teman di wilayah untuk memantau. Itu perusakan alat negara bisa disanksi. Jangan sampai diorek-orek, sampai dicopot," pungkasnya. (*)

Penulis: app
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved