Pengentasan Kemiskinan Akan Terintegrasi di Kota Yogya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Angka kemiskinan di Kota Yogya yang masih tinggi akan diselesaikan dengan beragam cara.

Salah satunya, pemerintah kota (Pemkot) Yogya akan mengintegrasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah organsiasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan saat ini program pengentaan kemiskinan masih dijalankan secara sendiri-sendiri oleh OPD.

Hal inilah yang membuat program pengentasan kemiskinan tidak berjalan efektif.

“Kami punya rencana kalau pengentasan kemiskinan ini diintegrasikan oleh setiap OPD maka akan lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, data kemiskinan juga harus disamakan terlebih dahulu,” ujar Heroe, Minggu (6/8/2017).

Menurut Heroe, total anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan cukup besar. Total anggaran dari APBD Kota Yogyakarta 2017 saja mencapai sekitar Rp92,3 miliar.

Anggaran tersebut, belum ditambah anggaran dari Pemerintah DIY dan pemerintah pusat. Sehingga untuk lebih mengefektifkan penggunaan anggaran sehingga tepat sasaran, program harus diintegrasikan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin mencapai 8,75 persen. Hal ini lebih tinggi dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 yang menargetkan angka kemiskinan mencapai 8,4 persen.

“Jadi nanti konsepnya pengentasan kemiskinan akan dikeroyok oleh seluruh instansi,” jelasnya.

Heroe pun meminta ada penyamaan data kemiskinan. Sejauh ini, pemerintah kota Yogyakarta memiliki data penduduk miskin dalam bentuk data pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Ada pula data dari pusat.

“Penggunaan data yang sama menjadi penting agar sasaran program menjadi lebih merata," ulasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)