LIPSUS TRIBUN JOGJA

Ada 26 Ribu Penyandang Disabilitas di DIY yang Masuk Daftar PMKS, Terbanyak di Gunungkidul

Mulai dari tunanetra, tunagrahita, disabilitas fisik yang meliputi cacat tangan, kaki, tunarungu, dan tunawicara dilatih keterampilan selama setahun

Ada 26 Ribu Penyandang Disabilitas di DIY yang Masuk Daftar PMKS, Terbanyak di Gunungkidul
tribunjogja/agung ismiyanto
Ilustrasi: Sejumlah difabel yang mengenyam pendidikan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong saling membantu saat kegiatan olahraga di jalan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong. 

TRIBUNJOGJA.COM - Sedikitnya 26.177 orang tercatat sebagai penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paling banyak ada di Gunungkidul dengan 27,88 persen, kemudian Bantul 23,67 persen, Sleman 23,30 persen, Kulonprogo 18,57 persen dan Kota Yogyakarta 6,59 persen.

Kabid Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIY, Pramujaya Hadi Prianto menjelaskan bahwa pihaknya memiliki UPTD yang khusus melakukan pelatihan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, yakni Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang ada di Bantul.

"Di sana ada 185 orang, 170 masih potensi untuk diberdayakan dan 15 adalah jompo disabilitas," jelas Pramujaya ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/7/2017).

Mulai dari tunanetra, tunagrahita, disabilitas fisik yang meliputi cacat tangan, kaki, tunarungu, dan tunawicara dilatih keterampilan selama satu tahun.

Baca: Hebatnya Pasangan Disabilitas Asal Yogya Ini, Mereka Pantang Ngemis dan Pilih Keliling Jualan Roti

Khusus untuk tunanetra pelatihan dilakukan selama dua tahun.

Pramujaya menjelaskan, hal itu dikarenakan bagi penyandang tunanetra mendapat pelatihan massage atau pijat, yang membutuhkan teknik-teknik khusus.

"Khusus dari tunanetra, kebanyakan lulusannya bekerja, entah itu di panti pijat, bikin pijat sendiri, bahkan banyak permintaan dari luar kota," urainya kepada Tribun Jogja.

Sementara untuk penyandang disabilitas yang lain, imbuhnya, dibekali keterampilan misalkan pelatihan komputer, desain grafis, elektronika, kerajinan kulit, kerajinan perak, dan penjahitan.

Baca: Curhatan Seorang Penyandang Disabilitas: Kalau Bisa Gaji Saya Naik Rp 50 Ribu Saja

Sebelum dinyatakan lulus, mereka akan dimagangkan di perusahaan selama satu bulan.

"Yang dimagangkan juga yang sudah dinilai layak. Kalau yang belum layak, kita tahan, kita latih lagi keterampilannya. Baru tahun depan atau dirasa siap, dimagangkan," beber Pramujaya.

Menurutnya sudah banyak perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Dinsos DIY.

Perusahaan yang dipilih pun diseleksi ketat, dikarenakan kebutuhan penyandang disabilitas yang lebih khusus.

Misalkan adanya akses kursi roda ke perusahaan, dan juga menyediakan tempat menginap bagi mereka.

"Kalau terpaksa tidak ada tempat menginap, teman-teman dari balai yang kadang kala antar jemput," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BRTPD selama lima tahun tersebut.

Menurut penuturannya, ada banyak permintaan dari perusahaan yang merasa puas dengan hasil kerja para penyandang disabilitas.

Namun semua itu dikembalikan kepada para penyandang disabilitas, mau menerima tawaran kerja di perusahaan tersebut atau tidak.

Itu dikarenakan adanya beberapa kendala. Misalkan saat magang, mereka menempuh jarak dari BRTPD ke perusahaan yang relatif dekat.

Namun setelah keluar dari panti, mereka harus berangkat dari rumah yang itu lebih jauh dan menyulitkan mobilitas mereka.

Pramujaya menginformasikan, penyandang disabilitas dengan PMKS bisa tinggal dan mendapatkan pelatihan keterampilan di BRTPD.

Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan datang langsung, rujukan keluarga, rekomendasi desa setempat, maupun usulan dari masyarakat.

"Telepon saja. Nanti akan didatangi petugas dan diseleksi untuk masuk panti," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Atmaji menjelaskan bahwa di DIY telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Salah satu yang tertuang di sana adalah adanya jaminan kesehatan khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

"Mereka kalau kita ikutkan jaminan kesehatan yang umum itu, mereka kesulitan mengakses karena dia punya keterbatasan. Maka kami berikan akses khusus namanya jamkesus, dan itu satu-satunya di Indonesia yang kita punya perdanya," ucapnya.

Atmaji menambahkan, sejauh ini pihaknya telah mengupayakan untuk bisa memperlakukan mereka seperti dengan orang kebanyakan namun dengan tambahan akses khusus.

Ia menilai, pemerintah pun tidak kurangnya memberdayakan penyandang disabilitas dengan program kerja, baik yang didanai APBD maupun APBN.

"Kalaupun ada kekurangan, itu mungkin dari sisi pendanaan kurang. Tapi dari sisi program kesehatan, sudah banyak yang diberikan pemerintah kepada mereka. Di APBD juga sudah banyak untuk mengalokasikan program mereka, termasuk di Paralimpic. Angkanya memang kecil, tapi dari tahun ke tahun kami tambah," pungkasnya. (tribunjogja.com)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Ikrob Didik Irawan
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved