Sekitar 1Juta Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Bayar Iuran

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Jutaan peserta BPJS Kesehatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah masih menunggak, terkait pembayaran iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Selasa (21/6/2017).

Kepala Divisi Regional VI BPJS Kesehatan, dr. Aris Jatmiko usai melakukan pembukaan Posko BPJS Kesehatan di Stasiun Yogyakarta mengatakan, memang masih banyak peserta BPJS Kesehatan yang menunggak dalam pembayaran iuran untuk wilayah DIY dan Jawa Tengah, dan jumlahnya mencapai jutaan peserta.

"Lumayan banyak yang menunggak, sekitar satu jutaan peserta dari 26,5 juta peserta BPJS Kesehatan di wilayah DIY dan Jawa Tengah sampai sekarang," katanya.

Untuk mengantisipasi banyaknya jumlah peserta BPJS yang menunggak, pihaknya sudah melakukan penagihan.

Baik dengan jalur dengan komunikasi langsung baik, melalui sambungan telepon, sms, dan mendatangi langsung para peserta BPJS Kesehatan dengan program Kader Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Kami memiliki program kader JKN-KIS, Kader JKN-KIS adalah orang-orang yang menjadi mitra kami untuk menjalankan sejumlah fungsi BPJS Kesehatan. Salah satu tugasnya adalah mengingatkan peserta untuk membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya," ucapnya.

Menurutnya, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pihaknya, faktor yang mempengaruhi menunggaknya lembayaran iuran BPJS Kesehatan, salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat.

Khususnya untuk para peserta yang mengambil golongan tiga dan kurang disiplinnya masyarakat dalam membayar iuran tersebut.

Sebelumnya, pihaknya telah memberikan pemahaman mengenai sistem gotong royong kepada masyarakat.

Sistem ini adalah mengajak masyarakat yang sehat untuk membantu yang sakit, dan para peserta yang berusia muda untuk membantu yang lebih tua, dimana yang lebih tua memiliki resiko yang besar untuk mengalami gangguan kesehatan.

"Saya tidak mengatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat tidak mampu, mungkin ada yang tingkat kemampuannya berbeda sehingga menjadi kendala tersendiri. Ada yang tingkat kesadaran membayar iurannya masih kurang dan belum menyadari betul sistem gotong royong. Maka diperlukan penyadaran bagi masyarakat yang sehat membantu yang sakit," katanya.

Karena hal tersebut, pihaknya melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk membantu para peserta agar dapat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan.

"Kita kerjasama dengan beberapa pemerintahan daerah, kita mintakan ke pemda agar mereka yang ternyata betul-betul tidak mampu, bisa kita usulkan untuk menjadi penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh pemerintahan daerah," ujarnya.

Aris menambahkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belum ada perubahan dan masih stagnan. Hal itu karena selalu ada penambahan para peserta baru setiap bulannya.

"Walau stagnan, jika dilihat dari iuran yang masuk terus meningkat setiap bulannya, terutama dari yang mandiri," pungkasnya.