Februari Ini, UGM Buka Program Double Degree S2 Sosiologi
Mahasiswa nantinya akan mengikuti perkuliahan selama empat semester, yakni dua semester di UGM dan dua semester di University of Melbourne.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: oda
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka program Double Degree S2 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) mulai Februari 2017.
Pihak UGM dalam hal ini bekerja sama dengan master of Social Policy, University of Melbourne, Australia.
Mahasiswa nantinya akan mengikuti perkuliahan selama empat semester, yakni dua semester di UGM dan dua semester di University of Melbourne.
Setelah lulus dari program master tersebut, mereka kaan menyandang gelar Master of Arts (MA) Sosiologi dari UGM dan Master of Social Policy dari University of Melbourne.
Dekan Fisipol UGM, Dr Erwan Agus Purwanto mengatakan pembukaan kelas internasional prodi double degree ini merupakan upaya untuk menjadikan setiap prodi yang ada di Fisipol bisa bertaraf internasional.
“Fakultas sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan Departemen Sosiologi sudah go internasional. Apa yang sudah dikerjakan Sosiologi bisa diikuti departemen yang lain,” jelas Erwan saat peluncuran program Double Degree S2 Sosiologi di ruang seminar timur Fisipol UGM, Jumat (27/1/2017).
Tantangan era globalisasi sekarang ini, lanjutnya, mengharuskan perguruan tinggi menjalin kerja sama yang lebih luas di tingkat global sehingga bisa menghasilkan lulusan dengan wawasan global.
“Di dalam merespon globalisasi inilah Fisipol sudah siap dan sudah punya beberapa prodi bertaraf internasional baik program sarjana dan pasacasarjana,” ungkapnya.
Peluncuran program Double Degree S2 Sosiologi tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berencana akan mengirim stafnya untuk menempuh pendidikan di program Double Degree ini.
“Kita berharap lulusan dari prodi ini nantinya bisa mebngahasilkan SDM unggulan yang nantinya bisa menjadi pemimpin di BPJS menghadapi dinamika ketenagakerjaan di Indonesia,” terangnya.
Lulusan dari prodi ini diakui Erwan tidak hanya mumpuni menyelesaikan persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan di dalam negeri namun juga memiliki kecakapan dalam menyelesaikan persoalan para tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri.
“Soal ketenagakerjaan di luar negeri perlu menjadi perhatian,” tandasnya. (*)
