DPRD Minta Pemkab Segera Serahkan Hasil Analis Beban Kerja PNS

Laporan Reporter Tribun Jogja, Azka Ramadhan

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - DPRD Kabupaten Magelang masih melakukan kajian tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang dianggarkan sedikitnya Rp 40 miliar pada tahun 2017. 

Legislator meminta kejelasan soal pemberian TPP, yang harus didasarkan pada analis beban kerja.

TPP sendiri merupakan pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, yang sumbernya berasal dari luar gaji resmi. 

Disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sariyan Adi Yanto, analis beban kerja tersebut akan dijadikan rujukan, sebagai dasar menyetujui dan mengesahkan TPP. 

Menurutnya, pada tahun lalu, DPRD sudah menganggarkan RP 250 juta, untuk melakukan kajian analis beban kerja PNS. 

"Hal ini penting, supaya pemberian TPP benar-benar sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Tapi, kita belum diberikan output dari kajian analis beban kerja itu," katanya.

Sariyan menambahkan, Pemkab Magelang mengajukan anggaran Rp 40 miliar di APBD 2017 kepada DPRD untuk keperluan TPP. 

Jumlah itu, katanya, menurun dibanding tahun lalu, yang sebesar Rp 45 M.

Menurutnya, penurunanan itu disebabkan oleh ditariknya PNS guru SMP dan SMA ke Propinsi Jawa Tengah, sesuai amanat UU nomer 32 tahun 2014.

"Terkait pemberian TPP, sampai saat ini, masih akan dibahas di tingkat panitia khusus (pansus) DPRD. Karena kita harus melakukan kajian dari berbagai aspek, sebelum nanti diparipurnakan untuk disetujui," cetusnya.

Mengenai aspek yang dimaksud, Sarian menjelaskan, yaitu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pemendagri Nomor 13 tahun 2016 dan PP nomor 58 tahun 2005, yakni dalam penganggaran TPP, harus memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, serta asas kepatutan dan kewajaran anggaran.

"TPP harus jelas outputnya, karena anggaran cukup besar, sehingga harus diimbangi dengan pelayaan publik yang prima," jelasnya.

Kembali ditegaskan oleh Sariyan, penganggaran TPP ini diharapkan dapat memacu semangat mewujudkan good governence. 

Ia mengumbuhkan, Salah satu indikator pencapaiannya adalah kesejahteraan PNS, yang secara tidak langsung dapat menbenruk perilaku pegawai yang berorienasi melayani publik. (*)