Keterwakilan Rendah, Aspirasi Perempuan Tak Tersampaikan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Usman Hadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, menyebabkan banyak aspirasi perempuan tak terakomodir pemerintah.

Sehingga kebijakan yang ditelurkan sering kali tidak sensitif dengan isu-isu gender.

Sebab itu, keterwakilan perempuan di kursi parlemen menjadi penting, dengan semakin banyak perempuan menduduki kursi parlemen, diharapkan isu-isu perempuan makin diperhatikan.

Oleh karenanya, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY, Iriani Pramastuti Widjojokusumo, meminta agar pemerintah daerah baik tingkat satu dan dua di DIY, mendukung penuh keberadaan perempuan di kursi parlemen.

Sehingga kepentingan perempatan yang acap kali dianggap remeh, bisa lebih diperhatikan.

"Imbas minimnya keterwakilan perempuan, seperti program pendidikan politik buat perempuan itu kurang," jelasnya, Kamis (8/12/2016).

Tatkala ditemui sewaktu melantik pengurus daerah dan rapat kerja KPPI Bantul Periode 2016-2020, Iriani menyebut jika salah satu penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, karena selama ini masih banyak Parpol sewaktu pemilu menempatkan caleg perempuan di urutan paling bawah.

Sehingga lumrah dianggap keberadaan caleg perempuan masih sebatas pelengkap untuk memenuhi kuota.

Selain itu, maraknya praktek money politic saat pemilu masih menjadi momok bagi perempuan untuk terjun ke gelanggang politik.

Sehingga saat pemilu berlangsung, banyak caleg perempuan yang gagal, karena massifnya praktek suap menyuap saat pemilu.

"Makanya kami meminta agar Pemda Bantul bisa mensosialikan ke perempuan-perempuan di Bantul, akan bahayanya money politic. Jika money politic bisa diminimalisir, pasti keterwakilan perempuan di dewan jauh lebih banyak," imbuhnya.

Guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi kalangan perempuan di panggung politik, Iriani juga meminta agar pemerintah untuk turut serta dalam mengedukasi rakyatnya, terutama bagi kalangan perempuan.

Sehingga kesadaran perempuan untuk terjun ke dunia politik meningkat, dan kecenderungan apatis bisa ditekan.

"Sebenarnya kalau dibilang apatis tidak, karena keterwakilan perempuan di parlemen itu dilindungi konstitusi, dan masing-masing perempuan bebas mencalonkan diri," ungkapnya.