Pengeluaran Anggaran untuk Gaji Lebih dari 50 Persen

Dewan pun meminta Pemkab Gunungkidul dapat melakukan efisiensi pegawai demi menghemat anggaran.

Pengeluaran Anggaran untuk Gaji Lebih dari 50 Persen
net
Ilustrasi APBD 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Belanja pegawai menjadi salah satu beban yang menyedot anggaran paling besar, hampir separuh dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gunungkidul Tahun 2017 mendatang. 

Dewan pun meminta Pemkab Gunungkidul dapat melakukan efisiensi pegawai demi menghemat anggaran.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017, total pendapatan mencapai Rp1.804.802.439.033. 

Dari jumlah sebesar itu, termakan untuk gaji pegawai yang mencapai Rp 951.322.380.721,29 ditambah Rp 33.065.806.200,00 untuk belanja pegawai pada pos belanja langsung.

Hal tersebut menjadi sorotan kalangan DPRD Kabupaten Gunungkidul. Ketua Fraksi PKS DPRD Gunungkidul Imam Taufik mengatakan, belanja pegawai mencapai lebih dari separuh belanja yang dimiliki pemkab.

"Padahal dari instruksi pemerintah, anggaran untuk gaji pegawai itu tidak boleh lebih dari separuh total pengeluaran," ujar Imam.

Imam mengatakan, pihaknya pun meminta untuk beban biaya untuk pegawai bisa dilakukan perampingan.

Meskipun tidak bisa dilakukan secara langsung, efisiensi dapat dilakukan secara bertahap.

"Butuh proses memang, karena belanja pegawai juga salah satu yang penting untuk menunjang jalannya pemerintahan," ujar Imam.

Dalam KUA-PPAS 2017, jumlah pendapatan daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp1.804.802.439.033 dari pendapatan taun 2016 ini yang mencapai Rp1.517.354.920.337,5 1.

"Jumlah pendapatan masih banyak terserap untuk belanja pegawai," ujar Imam.

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, anggaran belanja pegawai sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran dari pemkab Gunungkidul. 

"Besaran tersebut sudah mempertimbangkan prioritas yang nantinya dapat menunjang kinerja pemerintahan," ujar Badingah.

Lanjutnya, belanja pegawai sebesar Rp951.322.380.721,29 digunakan untuk gaji PNS, DPRD dan Kepala Daerah, tunjangan sertifikasi guru, tunjangan PNSD. 

Selain itu, jumlah tersebut juga digunakan untuk pembayaran tambahan penghasilan, gaji ketigabelas, tunjangan hari raya serta untuk membayar iuran jaminan kesehatan dan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. (*)

Penulis: rfk
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved