LIPSUS: Peternak Rakyat Harus Dilindungi Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Prof Dr Masyhuri mengatakan bahwa peternak rakyat atau mandiri harus diselamatkan.

Sementara jika terjadi praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat di bisnis unggas ini pemerintah harus bertindak.

Menurutnya peternak rakyat memiliki peran.

Sementara itu perusahaan besar yang teritengrasi yang juga bermain di budi daya dengan pola kemitraan juga memiliki peran.

"Di sinilah peran dari pemerintah untuk mengatur supaya (peternak rakyat) tidak dirugikan. Karena perusahaan besar penting juga karena untuk bersaing dengan luar negeri, supaya tidak banyak impor," ujarnya.

"Kita kan kekurangan produksi dalam negeri dan harus impor. Untuk menanggulangi itu perlu peran perusahaan besar. Perusahaan kecil perlu untuk diberi hidup, solusinya pertama adalah kemitraan, dijaga supaya peternak kecil itu hidup dan punya keuntungan yang wajar," katanya.

Menurutnya harus ada yang mengatur tentang kemitraan, terlebih pakan dan day old chicken atau bibit berasal dari perusahaan besar.

Termasuk juga mengenai penjualan nantinya. Jangan sampai kemitraan merugikan peternak yang berafiliasi dengan perusahaan besar dengan tidak mendapat keuntungan.

Sementara untuk yang tidak bermitra diharapkan bisa berkelompok atau membentuk koperasi supaya dapat memiliki bargaining saat membeli pakan dari perusahaan besar dengan murah. Atau dengan membuat pabrik sendiri.

Terkait dengan mata rantai yang dinilai rawan, menurutnya dengan berasosiasi, peternak rakyat atau mandiri bisa menekan biaya karena bisa menjual langsung ke konsumen dan bisa mendapatkan keuntungan karena harga di tingkat peternak bisa terangkat.

"Dengan berasosiasi atau berkoperasi, dia bisa menjual sampai ke konsumen. Jadi mengurangi biaya pemasaran jadi berapapun yang dijual itu kalau mahal misalnya, harga ditingkat peternak bisa terangkat karena marginnya kecil," jelasnya.

Peternak rakyat diharapkan bisa bersaing dengan perusahaan besar dengan cara berkelompok.

Namun jika perusahaan besar terintegrasi semakin besar maka pengawasan pemerintah harus benar-benar berjalan menurutnya. Bisa saja peternak kecil akan terus tergerus.

"Karena permainan kadang bisa dari situ, menekan harga dengan murah, sementara peternak (kecil) mati. Jangan sampai terjadi seperti itu, pemerintah bisa memegang perusahaan besar ini agar tidak sampai begini (bermain). Kalau ada persaingan besar dan kecil, seharusnya peran pemerintah yang mengawasi," ujarnya.

"Sebelum ada UU, perusahaan besar dibatasi kiprahnya (hanya di hulu, hanya menyediakan bibit, pakan dan vaksin) terus setelah ada undang‑undang 2009 itu bebas dan bisa masuk (tidak hanya di hulu tetapi bisa di hilir). Bebas ini seharusnya diikuti oleh pengawasan yang sungguh‑sungguh. Selama ini mengawasi sudah tetapi masalahnya adalah tidak efektif," lanjutnya.

Masyhuri menegaskan peternakan rakyat harus diselamatkan, karena sebagian besar petani di Indonesia sebenarnya kecil‑kecil, baik petani pangan maupun petani ternak kecil‑kecil.

Peternakan juga menjadi gantungan hidup masyarakat banyak sehingga harus bisa sejahtera. Peternak rakyat memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (tribunjogja.com)