Disdukcapil Dekatkan Layanan Cetak KTP elektronik

Dari total wajib KTP sebanyak 337.334 jiwa, sekitar 15.206 warga di antaranya diketahui belum melakukan perekaman data pembuatan KTP elektronik.

Disdukcapil Dekatkan Layanan Cetak KTP elektronik
net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kepala Disdukcapil Kulonprogo, Djulistyo, mengatakan memang telah mendapat surat edaran dari Kemendagri terkait penyelesaian perekaman data e-KTP.

Menurutnya, sesuai isi surat edaran itu masyarakat diminta segera melakukan perekaman untuk cetak KTP elektronik sebelum lewat batas 30 September 2016.

Meski demikian, Djulistyo menegaskan isi surat edaran itu tidak menyebut soal konsekuensi jika masyarakat terlambat dalam perekaman data KTP.

Yang jelas, sesuai edaran tersebut, Disdukcapil Kulonprogo melayani perekaman bagi warga yang belum melakukan perekaman itu sesuai waktu ditentukan Kemendagri.

"Tapi bukan berarti kalau sudah lewat tanggal itu kemudian tidak kami layani. Perekaman akan berjalan terus, kan bagi mereka yang masuk usia 17 tahun pastinya harus melakukan perekaman untuk membuat KTP elektronik," kata Djulistyo, Jumat (19/8/2016) sore.

Terkait hal itu, Disdukcapil juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Gedung Kaca Kulonprogo, Rabu (3/8/2016).

Disebutkan, dari total wajib KTP sebanyak 337.334 jiwa, sekitar 15.206 warga di antaranya diketahui belum melakukan perekaman data pembuatan KTP elektronik.

"Tapi itu data kasar. Karena sebenarnya belum tentu mereka benar-benar belum melakukan perekaman. Bisa jadi mereka sudah pindah atau mutasi penduduk sebelum sistem ini diterapkan," katanya.

Terlepas dari dugaan banyaknya warga yang melakukan mutasi penduduk tanpa melaporkan diri, Disdukcapil saat ini mengajak masyarakat untuk sadar pentingnya administrasi kependudukan.

Djulistyo mengatakan masyarakat yang belum melakukan perekaman agar segera datang ke Disdukcapil Kulonprogo.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengatakan masyarakat harus mendukung pemutakhiran data administrasi kependudukan. Pasalnya, KTP merupakan hal penting sebagai persyaratan berbagai macam urusan kemasyarakatan.

"Jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari hanya karena warga yang bersangkutan belum mengurus administrasi kependudukan. Kalau ada kelahiran anak, kematian, pernikahan, atau perceraian harus segera dilaporkan. Karena banyak yang bermasalah dalam berbagai urusan karena administrasi tidak sesuai," ujar Hasto.

Untuk menggenjot kesadaran masyarakat tersebut, Pemkab baru-baru ini juga meluncurkan pelayanan perekaman dan cetak KTP elektronik di Kecamatan Galur.

Setelah satu pilot project tersebut, rencananya upaya mendekatkan pelayanan serupa juga dilakukan di Kecamatan Kalibawang. Djulistyo mengatakan untuk kecamatan lain akan menyusul.

"Tahun ini belum cukup anggaran. Kami harap dalam 2 tahun semua bisa selesai," imbuh Djulistyo. (*)

Penulis: ose
Editor: oda
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved