Pemberian Subsidi Angkudes Perlu Kajian Komprehensif

Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Nasib angkutan desa (angkudes) di Sleman tengah diombang-ambingkan dinamika zaman dengan semakin sepinya minat masyrakat untuk menggunakannya.

Banyak pihak menilai, perlu campur tangan pemerintah untuk mempertahankan keberadaan angkudes supaya tidak makin hilang.

Ketua Umum Koperasi Pemuda Sleman (menaungi pengusaha angkudes di Seman), Poerwanto Djohar Riyadi mengatakan, campur tangan pemerintah dalam urusan angkutan umum bisa jadi adalah satu-satunya jalan terbaik yang bisa dilakukan saat ini.

Pasalnya, nasib angkudes di Sleman, atau juga di kota-kota lain, sudah semakin miris. Mereka sudah kehilangan banyak penumpang dan berujung pada pendapatan yang kian merosot.

Padahal, keberadaan angkudes jelas masih dibutuhkan masyarakat.

Ia mengatakan, merujuk pada undang-undang tentang transportasi, pemerintah sebetulnya bertanggungjawab terhadap keberlangsungan angkutan perpindahan barang dan manusia. Termasuk di dalamnya adalah angkudes.

“Sekarang ini, sangat susah bagi pengusaha angkutan untuk cari untung dengan kondisi jumlah penumpang yang selalu minim. Dari sisi operasional, pengusaha sudah semakin kesulitan menanggung biayanya. Kalau tidak ada subsidi dari pemerintah, kami bisa mati,” kata Poerwanto, Minggu (31/7/2016).

Konsep campur tangan pemerintah menurutnya bisa berupa pemberian subsidi maupun pengambilalihan operaisonal pelayanan angkutan umum dengan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD).

Pola pemberian subsidi menurutnya sudah diaplikasikan pada beberapa jenis angkutan reguler. Di antaranya TransJogja ataupun TransJakarta dan sudah terbukti mampu mendorong survival pelayanan angkutan.

Subsidi diberikan anntara lain dari sisi pengadaan dan peremajaan armada maupun operasionalnya.

Senada, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sleman, Juriyanto juga mengatakan bahwa pemerintah setempat sudah saatnya memberi bantuan dalam bentuk subsidi maupun dana lunak. Ini diperlukan supaya angkudes tetp bisa beroperasional.

“Jika pemerintah tidak segera melakukan tindakan untuk mempertahankan eksistensi angkutan desa, dipastikan lambat laun sarana transportasi publik tersebut akan habis,” katanya.

Hanya saja, menurut Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Iswoyo Hadiwarno, langkah campur tangan pemerintah ke dalam kehidupan angkudes tak bisa secepat membalik telapak tangan.

Menurutnya, perlu ada kajian-kajian secara komprehensif terlebih dulu terkait angkudes berikut kemungkinan pemberian subsidi maupun pembentukan BUMD yang melayani jasa transportasi umum.