Tak Mudah Bikin Pasar Kerajinan

Ibaratnya memotong tanaman dan dimasukkan pot, tapi akarnya tidak ada di tempat, maka tumbuh beberapa waktu, tapi akar tak tumbuh dan akhirnya layu

Penulis: dnh | Editor: Ikrob Didik Irawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pertama kita harus belajar dari masa lalu. Dulu di Jalan Solo, tepatnya di timur Quality Hotel sebelah barat Sheraton, ada satu tempat namanya LIK, kepanjangan dari Lingkungan Industri Kecil.

Pemerintah menyediakan lahan untuk para pengrajin untuk berkiprah di sana.

Sudah puluhan tahun berkiprah di sana dan akhirnya gagal dan akhirnya diambil alih oleh bermacam‑macam pihak dan digunakan untuk hal lain.

Dari contoh itu sebenarnya harus memahami aspek‑aspek bisnis kecil, usaha kecil, pengrajin.

Sifat dari pengrajin itu tidak full time, biasanya mereka sambil nyambi. Jadi masalah jika mereka ditempatkan di tempat jauh dari rumah.

Opportunity cost-nya macam‑macam, transportasi serta meninggalkan pekerjaan rumah. Itu bikin kacau balau.

Berbeda dengan Kasongan. Pasar sudah terbentuk di sana, karakter dari ekonomi usaha kecil harus dipahami. Lain lagi dengan mal yang lebih profesional. Sehingga memang itu beda pemilik dan pegawai.

Sedangkan yang ada sekarang (seperti PSG dan XT Square), tanggung karena ada yang dijalankan sendiri dan ada yang memiliki pegawai.

Tetapi tetap karakter ekonomi rumah tangga tak nyambung, karena harus pergi dari rumah dan dihabiskan di tempat tertentu.

Di samping karakter ekonomi yang semacam itu, adalah daya tariknya dari tempat itu apa. Daya tarik ini menjadi penting untuk sebuah pasar pusat perbelanjaan atau pusat kerajinan. Itu tidak bisa diciptakan tanpa akar.

Tanpa akar

Sehingga ibaratnya memotong tanaman dan dimasukkan pot, tapi akarnya tidak ada di tempat, maka tumbuh beberapa waktu, tapi akar tak tumbuh dan akhirnya layu. Daya tarik tak tumbuh dari akar.

Masalah lain, pembangunan tempat tersebut bersifat top down. Keproyekan yang tidak mampu menumbuhkan dari dalam atau dari bawah. Itu yang membuat inisiatif pemerintah banyak yang gagal. Karena pemerintah mungkin tak punya perhitungan itu.

Sebaiknya ke depan, pemerintah kembali ke fungsinya sebagai regulator dan fasilitator. Kalau ada inisiatif masyarakat bantulah itu, jangan membuat sendiri. Banyak proyek di banyak departemen, kementerian seperti itu.

Jadi masyarakat sudah punya inisiatif apakah punya pasar atau festival, tetapi tidak ditambahi tetapi pemerintah justru membuat sendiri. Itu sering kali terjadi.

Kembali ke fungsi pemerintah yang sebenarnya di era modern, birokrasi harus simpel, dinamis, fleksibel dan antisipatif. Kerja sebagai fasilitator, bukan mengerjakan sendiri, membuat proyek sendiri.

Dari beberapa tempat tersebut sudah berbagai upaya dilakukan tetapi memang tidak mudah, meski sudah menggandeng banyak pihak seperti swasta. Membuat pasar sebenarnya sesuatu yang tak mudah. (*)

*Oleh: Prof Dr M Baiquni, Peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved