Buruh Gendong Minta Pengakuan Agar Mendapat Jaminan Kesehatan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Walaupun telah bertahun-tahun bekerja dan berkontribusi pada kehidupan pasar, namun para buruh gendong belum mendapat pengakuan yang sah sebagai profesi.

Pun, tidak diakuinya profesi mereka secara tertulis membuat para buruh gendong tidak bisa mengakses jaminan kesehatan semisal BPJS.

Ketua Paguyuban Buruh Gendong Pasar Beringharjo, Suyatni sudah lama memperjuangkan teman-teman satu profesinya.

"Sampai saat ini belum ada pengakuan yang sah dan tertulis sehingga kami tidak mengakses untuk jaminan kesehatan, jaminan kerja, dan upah layak bagi kami," ujar Suyatni kepada Tribun Jogja, Rabu (13/4/2016).

Walaupun di Pasar Beringharjo sudah ada poliklinik, namun para buruh gendong tetap harus membayar biaya perawatan ditengah penghasilan mereka yang tidak tentu dan upah yang rendah.

"Jadi, kami berharap banyak kepada anggota dewan yang hadir untuk bisa segera direalisasikan agar kami mendapat penjaminan yang layak," ucap Suyatni.

Pada Rabu sore di pasar Beringharjo digelar diskusi dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh anggota DPRD DIY Komisi B Marthia Adelheida bersama dengan Pendiri Yayasan Rifka Annisa Sri Kusyuniarti selaku penyelenggara untukbertemu dengan perwakilan buruh gendong pasar di DIY.

Acara bertujuan untuk mengadvokasi para buruh gendong dengan pembuat kebijakan, yakni DPRD DIY.

"Dalam pertemuan ini kami selaku penyelenggara ingin menunjukkan berbagai permasalahan yang dialami buruh gendong kepada anggota DPRD. Rupanya persoalannya tidak tunggal, tidak bisa diselesaikan dengan satu SKPD atau Dinas Pasar saja," ujar Sri Kusyuniarti.

Karenanya, menurut Sri perlu peran DPRD yang mampu mempertemukan berbagai SKPD sehingga merumuskan solusi permasalahan.

"Harapannya, persoalan cepat teratasi karena pemangku kebijakan bisa melihat langsung dari kunjungan ke pasar yang tadi dilaksanakan," ungkap Sri.

Anggota DPRD DIY Komisi B Marthia Adelheida mengatakan akan segera mengakomodasi aspirasi dari para buruh gendong.

"Kami akan menampun dulu apa-apa yang telah disampaikan oleh para buruh gendong, karena eksekusinya kan oleh eksekutif. Jadi, nanti akan kita cari solusi bersama dengan dinas terkait. Namun, tidak bisa dipastikan kapan bisa terealisasi," ujar Marthia.

Dituturkannya, yang tercepat yang bisa ldi akukan saat ini adalah mengkomodasi para buruh gendong untuk mendapatkan fasilitas yang layak dan gratis.

"Kita akan coba pastikan para buruh gendong bisa gratis memakai toilet, karena selama ini mereka tetap membayar Rp 2.000 sedang penghasilan mereka setiap mengangkut barang sebanyak Rp 2.000. Kita pastikan dulu, mereka tidak bayar," tutur Marthia.

Selain mengunjungi Pasar Beringharjo, Sri dan Marthia juga mengunjungi tiga panti asuhan Sayap Ibu untuk melihat kondisi penampungan anak-anak yang ditelantarkan.

Selain itu juga bertujuan untuk mengadvokasi terbentuknya sistem sosial untuk penanganan ank-anak yang ditolak oleh orang tua karena kehamilan yang tidak dikehendaki. (tribunjogja.com)