Sebarkan Buku yang Singgung Amalan NU, Dinsos Bantul Minta Maaf

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Beredarnya buku pegangan bagi kaum rois yang disebarkan oleh Dinas Sosial Bantul mendapat protes keras dari organisasi masyarakat (ormas) dan DPRD Bantul karena dianggap meresahkan sebagian masyarakat.

Sebagian isi buku yang berjudul 'Sunnah-Sunnah Setelah Kematian' disebut mendiskreditkan beberapa amalan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat muslim di Bantul setelah kematian seperti tahlilan, yasinan, kenduri peringatan kematian, dan lainnya.

Kasi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pengembangan Kehidupan Beragama Dinsos Bantul, Sudadi pada Selasa (8/3/2016) mengungkapkan buku tersebut menurutnya baru disebar pada kaum rois di Srandakan, Pandak, Sanden, dan Kretek dan telah dilakukan penarikan dan dihentikan penyebarannya setelah mendapat penolakan kaum rois.

Pihaknya mengakui adanya kesalahan dalam prosedur sebelum penyebaran buku tersebut karena tidak adanya kajian.

Dirinya mengungkapkan awalnya hanya tertarik pada judul buku yang dianggapnya tepat dibagikan kepada kaum rois sesuai tugas mereka di masyarakat, sehingga 1000 eksemplar buku sudah dibeli langsung dari penerbitnya di Jakarta.

Dirinya mengaku juga baru mengetahui isi buku ada yang tidak cocok diterapkan untuk kaum rois di Bantul setelah adanya protes.

"Atas nama pribadi atau dinas, saya minta maaf," katanya.

Sekitar 2.200 kaum rois di Bantul menurutnya memang rutin mendapat pemberdayaan dari Dinsos, pengadaan buku tersebut sebanyak 1.000 eksemplar menurutnya telah dianggarkan melalui pos anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) bagi kaum rois sebanyak Rp34 juta.

Dengan adanya protes kali ini, menurutnya buku hanyanakan disimpan di Dinsos Bantul, untuk tindakan selanjutnya pihaknya masih menunggu adanya kajian beserta dengan pihak dewan karena terkait barang yang dibeli menggunakan anggaran daerah.

Peredaran buku yang meresahkan masyarakat membuat Komisi D DPRD Bantul melakukan pemanggilan kepada Dinsos Bantul, Selasa (8/3/2016).

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryojatmiko menyayangkan peredaran buku tersebut oleh Dinsos sebagai pemerintah daerah yang seharusnya mampu bertindak netral di tengah masyarakat Bantul yang plural, termasuk dalam hal tradisi keagamaan sehingga tidak ada yang tersinggung.

"Faham di kita banyak, kalau buku ini yang menyebar ormas tidak apa-apa, kalau yang menyebar dinas bisa timbulkan gesekan," ujar politisi Gerindra ini.

Miko menambahkan adanya kesalahan prosedur karena kurangnya kajian dalam program penyebaran buku tersebut oleh Dinsos harus dijadikan pembelajaran karena menyangkut penggunaan anggaran dari rakyat.

"Kegiatan yang menggunakan dana pemda yang dimiliki seluruh warga perlu kehati-hatian," tuturnya. (tribunjogja.com)