Warga NU Bantul Protes Buku Kontroversial yang Dibagikan Dinsos untuk Kaum Rois

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Beredarnya buku pegangan bagi kaum rois yang disebarkan oleh Dinas Sosial Bantul mendapat protes keras dari organisasi masyarakat (ormas) dan DPRD Bantul karena dianggap meresahkan sebagian masyarakat.

Protes tersebarnya buku berjudul 'Sunnah-Sunnah Setelah Kematian' tersebut disuarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul.

Katib Syuriyah PCNU Bantul, KH Damanhuri mengungkapkan protes tersebut dilakukan menanggapi keresahan kaum rois pada empat kecamatan di Bantul yang tersinggung dengan sebagian isi buku tersebut.

"Yang jadi tradisi-tradisi pekerjaan kaum rois itu kok justru dihantam buku seperti ini," katanya pada Selasa (8/3/2016).

Beberapa bab dalam buku tersebut menurutnya malah mendiskreditkan berbagai amalan yang sudah menjadi tradisi sosial-keagamaan sebagian besar masyarakat di Bantul, seperti tahlilan, kenduri peringatan kematian, dan lainnya, padahal pada tradisi-tradisi tersebutlah kaum rois memiliki tempatnya.

"Kami sangat memahami adanya perbedaan, tapi yang membuat kami tidak bisa tinggal diam, buku ini beredar melalui birokrasi, ada semacam penyalahgunaan birokrasi," terangnya.

Karenanya, PCNU Bantul menurutnya meminta Dinsos Bantul untuk menghentikan dan menarik pembagian buku tersebut kepada kaum rois dan masyarakat.

Pihaknya juga meminta agar oknum birokrasi yang beetanggungjawab untuk meminta maaf kepada masyarakat.

Peredaran buku yang meresahkan masyarakat membuat Komisi D DPRD Bantul melakukan pemanggilan kepada Dinsos Bantul pada Selasa (8/3/2016).

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryojatmiko menyayangkan peredaran buku tersebut oleh Dinsos sebagai pemerintah daerah yang seharusnya mampu bertindak netral di tengah masyarakat Bantul yang plural, termasuk dalam hal tradisi keagamaan sehingga tidak ada yang tersinggung.

"Faham di kita banyak, kalau buku ini yang menyebar ormas tidak apa-apa, kalau yang menyebar dinas bisa timbulkan gesekan," ujar politisi Gerindra ini.

Miko menambahkan adanya kesalahan prosedur karena kurangnya kajian dalam program penyebaran buku tersebut oleh Dinsos harus dijadikan pembelajaran karena menyangkut penggunaan anggaran dari rakyat.

"Kegiatan yang menggunakan dana pemda yang dimiliki seluruh warga perlu kehati-hatian," tuturnya. (tribunjogja.com)