Kepala Daerah Gemar Angkat Honorer

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pola rekruitment tenaga honorer selama ini dirasa kurang sesuai dan tidak melalui proses yang ketat, termasuk honorer K2.

Ini berdampak di kemudian hari, seperti saat ada tes seleksi menjadi CPNS maka kompetensi yang dimiliki tidak sesuai.

"Perekrutan tenaga honorer selama ini kan banyak yang belum melalui proses seleksi yang ketat. Ini mengakibatkan kompetensi tenaga honorer secara umum kurang baik," ujar Pengajar Manajemen dan Kebijakan Publik yang juga Direktur SDM UGM, Dr Ratminto.

Namun, hal tersebut menurut Ratminto dapat dimengerti. Karena jika kualitas tenaga honorer baik, maka sudag tentu mereka lolos seleksi apabila ada tes CPNS. Atau diterima bekerja di bidang lain.

"Atau kalau kualitas mereka baik, mereka sudah akan diterima di perusahaan swasta yang bagus," katanya.

Dr Ratminto menegaskan bahwa intinya dalam sebuah rekrutmen, dalam hal apapun dan bidang apapun, harus berdasar atas kompetensi. Serta dengan menggunakan instrumen tes yang valid dan komperhensif.

Tidak bisa dipungkiri, pengangkatan tenaga honorer tidak selalu atas kebutuhan dan kompetensi, masalah politis juga sering menghiasi.

Dikutip dari Menpan.go,id, Menpanera 1999-2000, Freddy Numberi mengatakan berdasarkan pengamatannya banyak kepala daerah yang mengangkat tenaga honorer.

Tenaga honorer tersebut merupakan anggota keluarga atau anggota tim suksesnya. Kecenderungan pengangkatan tenaga honorer oleh pemerintah daerah namun masalah dibebankan ke pusat.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY dan Jateng, Budhi Masthuri mengatakan memang dalam pelaksanaanya ada beberapa jalur rekrutmen honorer. Dalam beberapa hal, faktor politis sangat dominan.

"Termasuk mengangkat sesorang sebagai tenaga honorer sebagai bentuk kompensasi kepala daerah," katanya. (tribunjogja.com)