Kesejahteraan Guru Sekolah Umum dan Madrasah Dirasa Masih Timpang

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kesejahteraan guru madrasah di Bantul dianggap masih timpang dibandingkan guru sekolah umum.

Hal tersebut menjadi sorotan Wakil Bupati Bantul terpilih, Abdul Halim Muslih, saat menjadi pembicara dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PKS Bantul, di Gedung DPRD Bantul, Senin (8/2/2016).

Halim mengungkapkan honorarium yang diterima guru madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama kesenjangannya terlihat signifikan, dibandingkan guru sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan.

Padahal tugas mereka sama untuk memberikan pengajaran ke siswa-siswanya.

"Harus ada kesetaraan guru-guru sekolah umum dan madrasah, padahal sekolah artinya juga madrasah, kenapa jadi timpang setelah bahasanya diarabkan," ujar politisi PKB ini.

Halim menengarai munculnya kesenjangan tersebut karena pemerintah daerah masih ragu memberikan insentif ke pendidikan madrasah, dengan alasan sektor keagamaan bukan bagian dari otonomi daerah, dimana urusan pemerintahan pusat yang absolut seperti diatur undang-undang terdiri dari enam bentuk termasuk agama.

Sebagai konsekuensinya, dan BOS yang diterima sekolah umum menurutnya bisa mencapai tiga level dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Sedangkan madrasah hanya mendapatkan BOS dari pusat. Hal tersebut menurutnya diupayakannya untuk diubah di Bantul agar pemerataan kualitas pendidikan lebih baik lagi.

"Kita punya penafsiran lain, bahwa jangan dipandang itu hanya urusan keagamaan tapi urusan pendidikan, kalau kita yakini urusan madrasah bagian dari pendidikan maka tidak ada salahnya pemda berikan BOS untuk madrasah dan tingkatkan insentif untuk gurunya," paparnya.

Masalah pendidikan menurutnya menjadi misi pokok yang diusungnya bersama Bupati Bantul terpilih Suharsono untuk lima tahun ke depan karena merupakan hak absolut rakyat.

Disamping itu dua hal lainnya juga menjadi hal yang urgen unruk dilembangkan yaitu mengenai kesehatan serta infrastruktur pedesaan.

"Tiga hal ini yang urgen, sejalan dengan kegiatan di sektor lain seperti penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan lingkungan hidup," katanya. (*)