Perencanaan Program Pemkab Gunungkidul Dapat Sorotan

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Perencanaan program pembangunan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Gunungkidul mendapatkan sorotan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY.

Dari audit yang dilakukan, ditemukan sejumlah proyek yang perencanaanya tidak matang sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo saat menjadi narasumber dalam kegiatan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Kamis (19/11/2015).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Bupati Gunungkidul, Budi Antono, perwakilan KPK, seluruh kepala SKPD, perwakilan dari Forkomida.

Dari hasil audit di lapangan, menurut Tytut pihaknya banyak menemukan proyek yang perencanaanya kurang matang.

Salah satunya program yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum( DPU) yang membuat saluran air di salah satu desa.

Dalam proyek tersebut, saluran air dibuat melintang di tengah jalan. Akibatnya, keberadaan saluran air mengganggu warga karena menabrak jalan yang biasa dilalui masyarakat.

“Kita tekankan perencanaan, mosok DPU berulang-ulang seperti itu sih. Seharusnya kalau mau bikin jalan, dikasih gorong-gorong. Saya melihat rohnya di perencanaan,” katanya.

Selain di DPU, BPKP juga menemukan banyak usaha penginapan dan hotel yang belum berizin. Padahal, untuk bisa memaksimalkan pengawasan, seluruh usaha hotel harus memiliki izin.

“Bahkan kami menemukan ada hotel yang belum berizin tapi tetap membayar pajak,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, dalam menjalankan sebuah program pembangunan, kunci utamanya adalah perencanaan. Setelah perencanaan disusun sebaik mungkin, langkah selanjutnya harus dilakukan pengawasan dan pengendalian.

Di sinilah masing-masing SKPD dituntut untuk membuat perencanaan yang matang serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian sehingga kualitas program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

“Saya khawatir kurang berkwalitas. Fakta-fakta itu (temuan BPKP) membuat kika menjadi khawatir jangan-jangan perencanannya kurang matang,” jelasnya.