Sistem Akuntansi Pemerintahan Pemkot Dinilai Belum Efektif

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual tahun 2014 dan 2015 triwulan ketiga.

Dalam LHP yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogykarta belum sepenuhnya efektif menerapkan implementasi standar akuntasi pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DIY, Parna menyampaikan, dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihaknya semenjak tahun 2014 silam, Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai belum efektif menjalankan SAP sesuai rekomendasi BPK.

"Belum ada kesinambungan antara sistem yang tadi disesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan regulasi yang ada, sehingga belum bisa dikatakan efektif," ujar Parna, Kamis (5/11/2015).

Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengatakan, telah mengikuti rekomendasi BPK dalam upaya implementasi SAP berbasis akrual, namun pihaknya masih terbentur beberapa masalah pokok standarisasi keuangan.

Ia memaparkan, beberapa masalah yang terjadi saat pengupayaan implementasi SAP adalah regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP yang sudah ada namun belum relevan, analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan, aset dan IT belum memadai.

"Kita mendapatkan lima masalah pokok yang bisa menganggu efektivitas implementasi ini. Sementara itu, masih ada beberapa data yang belum relevan. Pencapaiannya sudah ada, namun ada yang harus dibenahi," ujar Haryadi, Kamis (5/11).

Haryadi menekankan, kepada seluruh rekan-rekan kerja di setiap SKPD untuk secara konsisten menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

"Masalah bukan sulit atau mudahnya, namun konsistensi yang penting dalam laporan hasil pemeriksaan atas apa yang kita lakukan yang penting. Saya tekankan kepada seluruh rekan-rekan kerja agar konsisten menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini," pungkasnya. (tribunjogja.com)