Ombudsman Kaji Buruknya Pelayanan Puskesmas Banguntapan II

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan fakta baru terkait buruknya pelayanan kesehatan yang terjadi di Puskesmas Banguntapan II, Jumat (16/10/2015) silam.

Kepala ORI perwakilan DIY, Budhi Masthuri, menyatakan memperluas fokus kajian.

Tidak hanya soal insiden protes warga pada Senin (19/10/2015) yang akan diusut, namun juga mengkaji tentang regulasi yang melatarbelakangi buruknya pelayanan kesehatan di Banguntapan, baik Puskesmas maupun rumah sakit.

Hal itu disampaikannya setelah melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Puskesmas Banguntapan II yang dihadiri langsung oleh Kepala Puskesmas, Sugondo dan juga Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kabag SDM dan Pelayanan Kesehatan, di Kantor ORI, Selasa (27/10/2015).

"Kami menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas dalam membahas agenda ini. Padahal kami sudah menyesuaikan waktu, namun tidak bisa hadir. Padahal ini masalah yang sangat serius," terang Budhi kepada Tribun Jogja.

Selanjutnya, melalui pertemuan tersebut, Budhi mengungkapkan tentang dugaan regulasi yang memperburuk pelayanan kesehatan.

Peraturan tersebut tentang prosedur penggunaan ambulans terkait retribusi dan juga adanya ketentuan dalam peraturan Gubernur nomor 59 tahun 2012.

"Dalam pergub tersebut diatur jika merujuk pasien harus menelpon Rumah Sakit terlebih dahulu, tanpa pandang bulu, sekalipun pasien dalam keadaan darurat," jelasnya.

Kejadian yang seringkali terjadi adalah ketika pasien menelpon rumah sakit untuk minta bantuan ambulans, pihak rumah sakit mengatakan kamar penuh.

Namun ketika pasien tersebut datang dengan kendaraan pribadi, di Rumah Sakit tersebut masih terdapat kamar kosong.

"Kasus di Banguntapan yang sering melakukan tindakan tersebut adalah RS Wirosaban dan Panembahan Senopati. Ketika ditelepon, mereka mengatakan kamar telah penuh. Namun ketika didatangi sendiri, masih ada kamar kosong," ungkap Budhi.

Temuan di lapangan dan juga insiden pelaporan warga tersebut yang sedang didalami oleh ORI Perwakilan DIY.

Nantinya mereka akan mengambil sikap untuk membantu perbaikan pelayanan kesehatan di DIY. (tribunjogja.com)