Bencana Asap Harus Jadi Bencana Kemanusiaan
Bencana asap ini jangan hanya dipandang sebagai bencana fisik saja, tetapi sudah mengarah pada penghancuran kemanusiaan
Penulis: tiq | Editor: Ikrob Didik Irawan
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dampak kebakaran lahan gambut dan bencana asap di Sumatera dan Kalimantan yang semakin besar, mau tidak mau mendesak Pemerintah Pusat untuk mencanangkan bencana ini sebagai bencana kemanusiaan.
Sosiolog UGM, Arie Sudjito mengatakan bencana asap ini jangan hanya dipandang sebagai bencana fisik saja, tetapi sudah mengarah pada penghancuran kemanusiaan.
Mengingat korban bencana asap di Sumatera dan Kalimantan yang semakin lama bertambah banyak.
"Dalam waktu jangka pendek, pemerintah harus sigap dalam mengatasi para korban. Negara juga harus intensif dalam memobilisasi segala sumber daya, caranya dengan mendeklarasikan bahwa bencana asap yang saat ini terjadi merupakan bencana kemanusiaan," tegas Arie, Kamis (22/10/2015).
Menurut Arie, dengan adanya deklarasi dari negara bahwa bencana asap merupakan bencana kemanusiaan maka selanjutnya diharapkan ada langkah nyata dari seluruh komponen bangsa.
Dari sinilah diharapkan adanya tindakan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.
Jangan sampai bencana asap hanya urusan mereka yang tinggal di wilayah Sumatera dan Kalimantan saja.
Arie menilai, masyarakat di luar Sumatera dan Kalimantan belum semuanya terpanggil untuk melakukan tindakan nyata.
Oleh karena itu, disinilah peran negara sangat diperlukan.
Di bawah pimpinan Presiden, negara harus mampu membuat masyarakat sipil ikut proaktif dalam hal penyelesaian bencana asap.
"Namun hal ini tidak hanya akan berhenti pada deklarasi semata saja. Selanjutnya UGM mendorong negara untuk memprioritaskan penanganan korban asap ini. Karena dampak bencana ini bisa dirasakan hingga lima sampai sepuluh tahun ke depan," tutur Arie.
Arie pun meyakini Pemerintah seharusnya tahu siapa biang keladi dibalik terjadinya bencana asap ini.
Namun hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan adanya ketegasan dalam mengatasi hal tersebut sehingga kejahatan lingkungan terus terjadi.
"Negara itu duitnya banyak, hanya tinggal gimana caranya menggerakkan semua sumber daya untuk penanganan secara cepat dan efektif," kata dia.
Tak hanya itu, akademisi pun terus didorong untuk melakukan kontribusi langsung. Baik dalam hal rekomendasi kebijakan maupun praktik langsung. (tribunjogja.com)
