Tribun Opini

Berdamai dengan Kebenaran di Balik Peristiwa G 30 S Tahun 1965

Kontroversi dalam Peristiwa 1965 terus diperbincangkan dan didiskusikan dalam berbagai seminar

Editor: Muhammad Fatoni
dok.pri
Yulius Dwi Cahyono, M.Pd. 

Yulius Dwi Cahyono MPd

Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

KEBOHONGAN, meskipun lari secepat kilat pada akhirnya akan ketahuan juga.

Istilah ini kiranya turut memberi warna dalam Tragedi Kemanusiaan tahun 1965 yang dikenal dengan istilah G30S, yang kita peringati pada hari ini Rabu (30/9/2015).

Tidak henti-hentinya kontroversi dalam Peristiwa 1965 terus diperbincangkan dan didiskusikan dalam berbagai seminar, sebagai penanda bahwa kebenaran tidak akan pernah berhenti untuk diperjuangkan.

Pertanyaannya apakah kita berani membuka hati untuk menerima kebenaran di balik peristiwa G30S ?

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya pada pagi buta tanggal 1 Oktober 1965, enam Perwira Tinggi Angkatan Darat, salah satunya adalah Ahmad Yani, menjadi korban dalam suatu percobaan kudeta.

Menurut versi Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah pihak yang paling bertangung jawab atas penculikan dan pembunuhan tersebut.

Peristiwa ini bermula dari munculnya isu adanya sekelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta untuk menjatuhkan Presiden Sukarno.

PKI dan pasukannya dituduh menggerakan militer untuk malakukan penculikan terhadap para perwira tersebut.

Di dalam ingatan kolektif masyarakat hingga kini masih tertanam begitu kuat bahwa dalam peristiwa 1965, PKI melakukan tindakan sadis dengan menculik, menyiksa dan membunuh para Jenderal.

Ingatan kolektif ini terpatri kuat dalam ingatan melalui film dokumenter karya Arifin C Noer tahun 1984 dengan Judul “Pengkhianatan G30S/PKI”.

Film ini selalu diputar pada masa Orde Baru setiap tanggal 30 September malam hari dan diwajibkan untuk ditonton, bahkan oleh siswa mulai dari tingkat SD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui film ini muncul agitasi kebencian kepada segelintir pihak yang diberi label antagonis (PKI dan Orang atau Kelompok yang dituduh sebagai simpatisan atau anggota PKI).

Pada masa pemerintahan Habibie kewajiban tayang film tersebut dihentikan pada september 1998.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Tags
PKI
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved