Breaking News:

Pilkada Bantul

Pelanggaran Pemutakhiran Data Pilkada Tak Berlanjut ke Pidana

Pembahasan dalam Gakkumdu memutuskan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana

Penulis: apr | Editor: Ikrob Didik Irawan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kasus pelanggaran dalam proses pemutakhiran data Pilkada Bantul yang melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibahas dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.

Meski begitu pembahasan dalam Gakkumdu memutuskan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana.

Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Bantul, Divisi Penanganan Pelanggaran mengungkapkan temuan Panwas Kecamatan tersebut berupa pemalsuan tandatangan dan tidak dilakukannya proses pencocokan dan penilitan (coklit) tersebut telah dikaji sesuai aturan Bawaslu dan sudah mengarah pada pelanggaran kode etik, administrasi, dan pidana.

"Sesuai prosedur bahwa pelanggaran yang ditemukan mengarah pada pidana, maka rekomendasi diteruskan Panwas untuk dibahas dalam forum Gakkumdu," terangnya pada Kamis (27/8).

Forum Gakkumdu tersebut menurutnya melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam rangka melakukan bedah unsur pasal UU yang diduga dilanggar oleh oknum petugas PPDP berinisial SBS, ini sekaligus meralat berita sebelumnya dimana inisial pelaku disebut TK.

Dari pembahasan yang berlangsung pada Senin (24/8/2015) dan Selasa (25/8/2015) tersebut kesimpulan yang didapat, pelanggaran pidana tidak ditemukan.

"Tidak ada kesepahaman dalam gakkumdu untuk dugaan pidana," terangnya.

Menurut Harlina, dalam pembahasan dari pihak kepolisian beralasan pelanggaran tersebut kurang memenuhi unsur materiil sehingga kasus tersebut terhenti di Gakkumdu.

Harlina menyesalkan kasus pelanggaran tersebut tidak berlanjut secara pidana, hal tersebut menurutnya bisa menjadi preseden buruk bagi proses penegakan aturan dalam pilkada nantinya.

"Kalau bukan termasuk pidana, palsu memalsu bisa dianggap hal yang wajar dan manusiawi, ini mencederai proses pilkada," tuturnya.

Dengan tercederainya proses pilkada, menurutnya integritas penyelenggaraan pilkada bisa dipertanyakan. "Jangan menyepelekan PPDP, logikanya kalau di bawah bagus, ke atas juga bagus," katanya. (tribunjogja.com)

Delivery Makanan Jogja? Klik makandiantar.com atau 0274 554 554. Ongkir Gratis !

Tags
Pilkada
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved