Sabdaraja Sri Sultan HB X

Akademisi : Keluarnya Sabdaraja Akan Berdampak Luas

Konsekuensi adanya perubahan tersebut menurutnya juga cukup luas

Akademisi : Keluarnya Sabdaraja Akan Berdampak Luas
Tribun Jogja/Hendy Kurniawan
Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sabdaraja yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengundang perhatian sejumlah kalangan di wilayah DIY. Pasalnya, salah satu poin dalam sabdaraja tersebut juga menyebutkan tentang adanya perubahan nama  gelar Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu.

Pakar Politik dan Pemerintahan dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi mengatakan, perubahan nama gelar itu akan berefek cukup luas. Sebab gelar sudah tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4 UUK. Pasal itu sengaja tidak menyebut angka "Sedasa" karena mengibaratkan gelar tidak berubah.

Konsekuensi adanya perubahan tersebut menurutnya juga cukup luas. Pertama, UUK DIY harus diamandemen sesuai dengan Sabdaraja. Sebab gelar Raja dalam UUK adalah akomodasi Pemerintah Republik Indonesia terhadap Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

“Tapi kan proses politik tidak bisa begitu saja dilakukan, banyak tahapannya. Gubernur kan mengikuti aturan Pemerintah RI, ada aturan hukum dan protokolnya seperti diatur dalam UUK,” katanya.

Bayu juga menilai, adanya Sabdatama yang dikeluarkan Sultan HB X pada Jumat (6/3/2015) lalu di Bangsal Kencana, dan ditambah adanya Sabdaraja pada Kamis (30/5/2015) di Sitihinggil, menunjukkan Sultan sedang berupaya memuluskan pewaris tahta dari keturunan biologisnya.

Terpisah, budayawan Heru Wahyu Kismoyo mengatakan, beberapa poin Sabdaraja yang mengubah nama dari 'Buwono' menjadi 'Bawono' serta menghilangkan gelar Khalifatullah, berarti harus mengubah Perjanjian Giyanti, piagam kedudukan 19 Agustus 1945, UUK DIY, serta SK Penetapan Gubernur, dan keputusan-keputusan yang pernah diterbitkannya.

Menurutnya, dahulu saat Pangeran Mangkubumi mengubah Paku Buwono (PB) menjadi Hamengku Buwono (HB) dan membangun kerajaan baru, tempat baru, nama baru, filosofi baru, pranatan baru, paugeran baru serta perjanjian baru, tetap tidak merusak Kasunanan.

Jika Sabdaraja dijadikan kekuatan hukum tetap, maka hal itu menurut Heru adalah pelanggaran terhadap paugeran, adat, sekaligus Syariat Islam. Sebab gelar khalifatullah itu sudah melekat sejak 1755.

"Sehingga secara otomatis gugur sudah seluruh keistimewaan yang melekat sejak 1945 sampai 2015. Karena amanat sejarah, amanat konstitusi serta amanat leluhurnya diingkari sendiri," jelas Dosen Filsafat Budaya Mataram, Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini. (*)

Tags
Sabdaraja
Penulis: had
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved