Din Syamsuddin: Jokowi Harus Bertanggungjawab

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggungjawab atas kegaduhan politik yang melibatkan KPK, Polri sekaligus PDIP yang terjadi saat ini.

"Presiden dan wapres harus turun tangan untuk menghentikan ini semua. Ini kan berawal dari sikap presiden saat pencalonan kapolri, jadi (presiden) ada tanggungjawab untuk segera menghentikan ini," kata Din Syamsuddin usai bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwana X di Kepatihan, Jumat (23/1/2015).

Dia menilai, penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim tak lepas dari masalah awal penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

Din menegaskan, sulit bagi publik untuk menilai bahwa kasus itu bukanlah aksi balas dendam antar dua lembaga pemerintah. Apalagi, sampai disangkut-pautkan dengan kasus lain. Sebut saja soal dibeberkannya pertemuan politik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Ketua PP Muhammadiyah pun menyebut penetapan Komjen Budi Gunawan salah timing. Ia ditetapkan tersangka oleh KPK ketika sudah diajukan ke DPR RI sebagai calon kapolri.

"Ini kan aksi reaksi. Saya terus terang sangat prihatin ketika lembaga negara saling serang," tegas tokoh yang juga menjabat sebagai Chairman World Peace Forum itu.

Kendati demikian, Din Syamsuddin tak akan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Bagaimanapun, proses hukum tak kenal kompromi. Ia hanya berharap, hukum ditegakkan bukan berlandaskan dendam dan kebencian. Jika demikian, penegakan hukum akhirnya jadi subjektif.

"Saya berharap, semua lembaga, organisasi mampu mengendalikan diri. Jangan egoisme sektoral," tandasnya. (tribunjogja.com)