SPBU yang Ditunjuk Pasti Dirugikan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yosep Hari Wibowo

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Kebijakan pemerintah berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM) kerap menuai pro dan kontra. Tak terkecuali ketika, kali ini, pemerintah menerapkan pengendalian atau pembatasan BBM, khususnya solar bersubsidi.

Di DIY, pembatasan solar subsidi itu berlaku sejak Senin (4/8), terhadap tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yaitu SPBU Sagan dan Babarsari di Kabupaten Sleman, dan SPBU Kronan di Kabupaten Gunungkidul.

Pemberlakuan pembatasan solar subsidi di tiga SPBU tersebut terbilang kecil karena total SPBU di DIY sekitar 90 lokasi. Sementara jika digabung dengan wilayah Jateng, yang juga satu koordinasi di bawah Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Bagian Tengah, pembatasan solar subsidi hanya berlaku di 35 tempat, dari total sebanyak 730 SPBU.

Informasi dihimpun Tribun Jogja, selama lebih kurang sepekan kebijakan itu berjalan, pengelola SPBU yang ditunjuk untuk memberlakukan pembatasan solar subsidi pun bereaksi. Bagi Organisasi Angkutan Darat (Organda), meski di Yogyakarta pembatasan solar subsidi belum berdampak bagi transportasi, namun mulai menimbulkan kekhawatiran jika kemudian sampai mengacaukan operasional transportasi mereka.

Manajer SPBU Sagan, Agung Dwi Purnomo, mengatakan, SPBU yang ditunjuk untuk pemberlakuan kebijakan tersebut pasti dirugikan. Sebab, di DIY hanya ada tiga SPBU, sementara puluhan SPBU lainnya tidak terkena kebijakan itu.

"Kalau saya boleh jujur, ini jelas merugikan kami yang ditunjuk pertamina. Tapi kami tetap 'mau tidak mau' ya harus melaksanakan kebijakan itu," ujar Agung, ditemui di kantornya di Sagan, Kamis (7/8).

Sesuai aturan pemerintah, SPBU Sagan harus menerapkan pembatasan penjualan solar bersubsidi. SPBU tersebut, sebagaimana SPBU di Babarsari dan Kronan di Kabupaten Gunungkidul, hanya boleh melayani pembelian solar subsidi antara pukul 08.00 18.00. Selebihnya, tiga SPBU di DIY itu tidak boleh melayani pembelian solar subsidi di malam hari hingga pagi.

Agung menjelaskan, kondisi tersebut merugikan SPBU yang dikelolanya. Sebab, selama ini armada transportasi kota mampir mengisi BBM seusai menyelesaikan trayeknya, yaitu pada malam hari, atau selepas pukul 18.00.

"Mereka kecele ketika datang untuk mengisi solar pada sore atau malam sebelum ngandang di garasi. Mereka masih bisa berpindah ke SPBU lain yang tidak diberlakukan pembatasan. Tapi bagi kami kebijakan itu merugikan," katanya.
Sangat mustahil, menurutnya, jika SPBU kemudian menyarankan pelanggan membeli BBM jenis pertamina dek. Sebab, jika semula konsumen membeli solar subsidi hanya Rp 5.500 per liter, membeli pertamina dek akan mengeluarkan biaya jauh lebih besar, lebih dari Rp 12.000 per liter.

"Jika diberlakukan pembatasan solar subsidi, opsi lainnya ya beli pertamina dek curah Rp 13.300 per liter. Saya tidak mungkin memaksa pelanggan seperti itu," lanjutnya. '

Satu pengalaman sepanjang sepekan pembatasan diterapkan di SPBU Sagan pun membuatnya harus berlapang dada menerima komplain pelanggan. Diceritakannya, pekan lalu sebuah mobil pikap kehabisan solar, tepat ketika melintas di SPBU Sagan pada malam hari. Mobil itu sama sekali tidak lagi bisa berjalan, karena tangki bahan bakarnya kosong.

Sopir mobil tersebut kemudian bermaksud membeli solar di SPBU Sagan. Bukan tidak mungkin sang sopir berpikir, apa yang dialaminya merupakan sebuah kesialan yang secara kebetulan akan segera teratasi karena lokasi mogoknya mobil tersebut dekat dengan SPBU Sagan.

"Tapi ya apa boleh buat, dia kecewa dan memohon agar bisa membeli solar subsidi, agar kami melayani meski sudah jam malam. Kami sampaikan kami tetap tidak bisa," katanya.

Pengemudi mobil lain yang kecewa tidak bisa mengisi solar subsidi masih bisa pindah ke SPBU lain. Namun, sopir mobil yang kehabisan solar akan kesulitan, kecuali mendorong mobilnya sampai ke SPBU terdekat dari Sagan, yaitu di Terban.