Pejabat Publik yang Ikut Tim Sukses Diminta Tetap Sesuai Aturan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Niti Bayu Indrakrista

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengajar Ilmu Pemerintahan dan Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tunjung Sulaksono mengapresiasi keputusan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti untuk tidak menjadi bagian dalam tim pemenangan calon presiden dalam Pilpres 2014.

Menurut dia, pejabat publik memang seharusnya memberikan loyalitas utama kepada rakyat setelah memegang jabatan, bukan lagi pada parpol.

Tunjung mengakui, dari segi regulasi memang tidak ada yang salah dari pilihan kepala daerah yang menjadi tim sukses capres ataupun caleg. Selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku, maka sah-sah saja bagi pejabat publik untuk secara langsung mendukung satu capres

Tapi, lanjutnya, manuver tersebut akan menimbulkan permasalahan dari segi etis. "Mau cuti sekalipun, tetap menjadi tidak fokus. Lebih baik mundur saja sekalian," kata Tunjung saat dihubungi Tribun, Rabu (3/6/2014) sore.

Menurut dia, meskipun berasal dari parpol, seorang pejabat publik yang telah terpilih bagaimanapun menjadi pelayan publik. Mereka, kata Tunjung, tidak seharusnya membuat perbedaan jarak dengan berbagai kalangan di masyarakat.

"Presiden saja sudah berikan peringatan bagi menteri yang ingin menjadi tim sukses," ujar Tunjung merujuk pada pidato Presiden SBY beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, menurut dia, parpol asal pejabat juga seharusnya memahami kondisi tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih kepada struktur parpol, bagaimanapun pejabat publik sudah menjadi milik publik. Apalagi untuk tingkat kepala daerah.
Justru pada jabatan tersebut, perlu dicermati bagaimana pejabat bisa mengarusutamakan kepentingan publik lebih dari segelintir golongan.

Karena itu, Tunjung memandang sikap Haryadi Suyuti sebagai tindakan yang sangat tepat. Menurut dia, Haryadi berhasil menunjukkan posisinya yang sekarang sudah menjadi milik seluruh warga Yogyakarta, tanpa terbatas golongan maupun partai yang diusung.

"Tindakan tersebut patut diapresiasi karena memilih menomorsatukan pelayanan publik dan tidak menjadi berat sebelah," kata Tunjung. (*)