Angkasa Pura Yakinkan Proses Pembangunan Bandara Tidak Mandeg

Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Pihak PT Angkasa Pura I menegaskan bahwa penyelesaian dokumen dalam rencana pembangunan bandaradi Temon tak mandeg. Semua tahapan terus berjalan tanpa harus menunggu penyelesaian satu dokumen tertentu. Adapun awal pekan depan, perusahaan tersebut juga akan menemui Gubernur DIY untuk membahas Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Coorporate Secretary PT Angkasa Pura I, Farid Indra Nugraha tak memungkiri bahwa saat ini dokumen Kawasan keselamtan Operasi Penerbangan (KKOP) masih diselesaikan pembahasannya di tingkat Kementerian Perhubungan. Meski begitu, bukan berarti tahapan pembangunan bandara internasional tersebut berhenti begitu saja. Di saat bersamaan, pengerjaan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya terus dilakukan.

“Semua pihak, baik itu Angaksa Pura, pemerintah provinsi dan lainnya tetap melakukan peran masing-masing. Penyusunan dokumen IPL maupun KKOP bisa dilakukan bersamaan,” kata Farid usai audiensi PT AP I dengan Bupati Kulonprogo di Wates, Jumat (23/5) sore.

AP I sebagai pemrakarsa pembangunan bandara tersebut menurutnya mulai mengatur jadwal-jadwal kegiatan dan menunggu kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan. Termasuk di antaranya, PT AP I bersama Kementerian Lingkungan Hidup Linghungan Hidup mulai menyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Adapun pihaknya juga berencana menemui Gubernur DIY, Senin (26/5) untuk melakukan pembahasan terkait IPL.

Farid mengatakan, ketika semua dokumen terselesaikan, PT AP I bersama kementerian Perhubungan dan Pemerintah DIY akan segera melakukan turun lapangan untuk melakukan konsolidasi. Pembebasan lahan menurutnya akan dilakukan setahun setelah semua dokumen kelengkapan perencanaan tersebut dinyatakan lengkap. Namun, dia belum bisa memastikan kapan waktunya.

“Terpenting, semua tahapan dan kelengkapan administrasi sudah selesai dulu, termasuk keberadaan apraisal independen. Kita tunggu kelengkapan dokumen perencanaannya,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, dalam pertemuan yang juga dihadiri Presiden Direktur AP I, Tomy Sutomo itu, dirinya menyampaikan keadaan sesungguhnya di amsyarakat serta langkah persuasif yang dilakukan Pemkab Kulonprogo.

Dirinya juga menyampaikan harapan adanya program Corporate Social Responsibility (SCR) dari PT AP I sesuai keinginan warga terdampak pembangunan bandara.
“Kami sampaikan perkembangan di lapangan, termasuk keinginan warga dan kondisi pro-kontra yang terjadi di tengah masyarakat,” jelasnya.(*)