Polri Hentikan Sementara Kerjasama dengan Australia

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk sementara menghentikan kerjasamanya dengan pihak Australia, menyusul penyadapan yang dilakukan intelejen Austaralia terhadap komunikasi seluler Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sementara ditunda semua kegiatannya berkaitan dengan kerjasama itu ditunda sementara ini," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie saat ditemui di Gedung TVRI, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2013).

Dikatakannya, banyak saat ini kerjasama yang dilakukan Polri dengan Polisi Federal Australia terutama dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Banyak (kerjasama) yang kita lakukan, terutama SDM, peningkatan dibidang SDM, itu yang utama," ujarnya.

Penghentian kerja sama tersebut dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada keputusan dari Presiden untuk kembali melanjutkan kerja sama.

"(Untuk batas waktunya) Tergantung perintah presiden, bagaimana perintah presiden ke depan, ini kita menunggu," ucapnya.

Untuk diketahui, isu penyadapan telepon genggam Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono serta sejumlah pejabat negara lainnya menuai protes warga Indonesia. Aksi protes dilakukan dengan berbagai cara mulai, seperti aksi demo.

Informasi soal penyadapan terhadap Indonesia oleh intelijen Australia ini muncuat setelah media AFP melansir dokumen rahasia yang dibocorkan oleh pembocor Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.

Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg. (*)