Hari Buruh
TKI Terancam Hukuman Mati, Presiden Sibuk Urus Partai
Mereka mengkritisi presiden SBY yang malah sibuk mengurus partai ditengah berbagai persoalan bangsa

Dalam orasinya, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menuntut presiden dan para pembantunya untuk melaksanakan amanat rakyat Indonesia untuk bertanggung jawab penuh dalam melindungi buruh migran dan tidak menyibukkan dirinya untuk urusan politik.
"SBY juga harus memiliki keberanian yang ekstra sebagai presiden dari negara yang berdaulat untuk menyelamatkan ratusan buruh migran yang terancam hukuman masti di luar negeri," imbuhnya.
Presiden juga diminta memastikan bahwa revisi UU TKI tidak keluar dari koridor konvensi buruh migran yang baru saja diratifikasi, 12 April 2012 lalu.
"Pemerintah harus segera mewujudkan sistem legislasi nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga migran melalui rativikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga," tandasnya.(*)