Pendidikan

Teliti Soal JKN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Raih Gelar Doktor di UGM

Teliti Soal JKN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Raih Gelar Doktor di UGM

Teliti Soal JKN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Raih Gelar Doktor di UGM
Tribun Jogja/ Hasan Sakri
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution mendapatkan mendapatkan gelar Doktor dalam ujian terbuka program Doktor Fakultas Kedokteran, kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada di komplek kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (18/4/2019). Chairul Radjab Nasution mendapatkan gelar Doktor setelah lulus dalam ujian terbuka dengan judul disertasi Pola Hubungan antar LEmbaga dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Laporan Reporter Tribun Jogja Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Disertasi 'Pola Hubungan Pusat-Daerah dalam Implementasi Program JKN' mengantarkan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr dr Chairul Radjab Nasution SpPD KGEH FINASIM FACP MKes meraih gelar doktor dari UGM.

Ujian terbuka Program Doktor FKKMK UGM digelar Kamis (18/4/2019).

Dalam ujian distertasinya, Chairul menjabarkan tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah berada dalam masa menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun ini.

Namun para pelaku kebijakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan jaminan kesehatan yang tersentralisasi di level pusat.

Kabar Gembira, Ada Program KPR BTN Edisi Hari Kartini, Uang Muka Mulai 1% dan Bebas Biaya Admin

Yakni melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dengan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan yang kewenangannya justru semakin terdesentralisasi melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Disertasi ini untuk menentukan pola hubungan kelembagaan yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah dalam implementasi program JKN yang terdesentralisasi di daerah. 

"Yang saya lakukan analisis persoalan JKN yang secara global kenapa terjadi persoalan ribut seperti ini. Ternyata memang di tataran kebijakan ini memang memerlukan harmonisasi antarlembaga-lembaga pemerintahan," ujarnya.

Oleh karena itu dalam disertasinya, ia mengungkapkan bagaimana agar BPJS, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan berada dalam satu struktur kelembagaan yang bisa berkoordinasi dengan baik.

Halaman
12
Penulis: Noristera Pawestri
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved