Pemprov DIY Efisienkan Anggaran untuk Tukin 2020

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DIY tengah mengkaji dan mengefisienkan anggaran untuk Tunjangan Kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Efisiensi anggaran ini dilaksanakan di beberapa pos-pos anggaran kegiatan yang ada di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD).

“Kami mengefisienkan anggaran untuk nantinya diterapkan dalam tukin,” urai Sekda DIY, Gatot Saptadi pada Tribunjogja.com, Minggu (17/3/2019).

Beberapa hal yang saat ini tengah digodok diantaranya adalah tidak adanya honorarium untuk sejumlah kegiatan.

Baca: On Trend: 6 Gaya Mix and Match Koleksi Terbaru Gaudi Clothing

Nantinya, honorarium tersebut akan disatukan dan kemudian akan diberikan dalam bentuk tukin.

“Jadi tidak ada lagi honor tim dan nanti dikumpulkan. Semuanya akan dibagi menjadi tukin dan kami menerapkan azas keadilan,” jelasnya.

Jika honorarium diterapkan, maka honor ini hanya akan diterimakan oleh beberapa PNS saja yang terlibat dalam kepanitiaan atau tim.

Sehingga, hal tersebut tidak dirasakan semuanya oleh PNS di lingkungan Pemprov setempat.

Efisiensi di pos anggaran lain diantaranya adalah untuk kendaraan dinas.

Dimana, ada wacana untuk kendaraan dinas hanya diberikan pada kepala OPD.

Sehingga, biaya operasional dan perawatannya tidak terlalu besar.

Baca: Efisiensi Anggaran, Pemprov DIY Godok Tukin untuk PNS

Untuk proses penggodokan tukin ini, kata Gatot, akan ada juga parameter penilaian kinerja yang lebih efektif untuk diterapkan.

Pihaknya pun akan menyempurnakan tata cara untuk menghitung tukin.

“Jangan dilihat dari besar kecilnya, namun semangat untuk berbenah harus diutamakan. Jadi semua pos anggaran disempurnakan dan jangan harap lebih tinggi. Nanti dievaluasi dan semuanya kembali pada misi
untuk pelayanan,” urainya.

Asisten Pemerintahan dan Umum Setda DIY, Tavip Agus Rayanto menjelaskan, tukin menjadi salah satu perbaikan kinerja dan organisasi untuk Pemprov DIY.