Efisiensi Anggaran, Pemprov DIY Godok Tukin untuk PNS

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Pemerintah Provinsi DIY tengah mengkaji dan mengefisienkan anggaran untuk tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS).

Efisiensi anggaran ini dilaksanakan di beberapa pos-pos anggaran kegiatan yang ada di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD).

“Kami mengefisienkan anggaran untuk nantinya diterapkan dalam tukin,” urai Sekda DIY, Gatot Saptadi pada Tribunjogja.com, Minggu (17/3/2019).

Beberapa hal yang saat ini tengah digodok diantaranya adalah tidak adanya honorarium untuk sejumlah kegiatan.

Nantinya, honorarium tersebut akan disatukan dan kemudian akan diberikan dalam bentuk tukin.

“Jadi tidak ada lagi honor tim dan nanti dikumpulkan. Semuanya akan dibagi menjadi tukin dan kami menerapkan azas keadilan,” jelasnya.

Jika honorarium diterapkan, maka honor ini hanya akan diterimakan oleh beberapa PNS saja yang terlibat dalam kepanitiaan atau tim.

Sehingga, hal tersebut tidak dirasakan semuanya oleh PNS di lingkungan Pemprov setempat.

Baca: GKR Hemas Resmikan Miniatur Manasik Haji dan Bumi Perkemahan Dewa Ruci di Bantul

Efisiensi di pos anggaran lain diantaranya adalah untuk kendaraan dinas.

Dimana, ada wacana untuk kendaraan dinas hanya diberikan pada kepala OPD.

Sehingga, biaya operasional dan perawatannya tidak terlalu besar.

Untuk proses penggodokan tukin ini, kata Gatot, akan ada juga parameter penilaian kinerja yang lebih efektif untuk diterapkan.

Pihaknya pun akan menyempurnakan tata cara untuk menghitung tukin.

“Jangan dilihat dari besar kecilnya, namun semangat untuk berbenah harus diutamakan. Jadi semua pos anggaran disempurnakan dan jangan harap lebih tinggi. Nanti dievaluasi dan semuanya kembali pada misi
untuk pelayanan,” urainya.

Baca: Pentingnya Pemahaman Gender untuk Keuntuhan Keluarga