Sultan Keberatan Tanah Kas Desa untuk Embarkasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri sultan Hamengku Buwono X menyebutkan, pihaknya keberatan jika penggunaan embarkasi ini menggunakan tanah kas desa.

Hal ini karena tanah kas desa ini juga sama saja membuatnya kehilangan tanah.

“Kalau pakai tanah kas desa sama saja, nanti jadi tanah pemerintah dan aku kelangan lemah (aku kehilangan tanah),” ujar Sultan di Kepatihan, Rabu (19/2/2019).

Sultan HB X menyatakan pertemuannya dengan Bupati Kulonprogo sejauh ini belum membahas penetapan lahan untuk embarkasi.

Hanya dari paparan yang disampaikan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo masih ada beberapa pertimbangan.

Baca: Menghadap Sultan, Hasto Sebut Jemput Bola Soal Embarkasi Haji

“Belum ada pembicaraan (soal lahan yang dipakai embarkasi), hanya pertimbangan status tanah milik siapa, masyarakat atau tanah lain,” urainya.

Menurut Sultan, untuk tanah embarkasi haji ini dirinya belum mengetahui lahan yang berpotensi untuk dibangun.

“Belum tahu biar cari alternatif atau pilihan dulu,” ujarnya singkat.

Sultan sebelumnya mengaku tak mempersoalkan jika embarkasi dibangun di atas tanah Sultan Ground (SG).

Hanya jika pembangunan embarkasi haji nanti menggunakan tanah SG, statusnya masih Sultan Ground dan tidak beralih menjadi milik pemerintah.

Baca: Soal Harga Tanah untuk Embarkasi Haji di Kulonprogo, Ini perkiraan harganya

Dia menjelaskan, jika kepemilikan atau sertifikat menjadi milik pemerintah, maka status tanah Sultan Ground-nya menjadi hilang.

“Jadi, embarkasi haji di atas tanah Sultan Ground gitu saja,” katanya.

Sultan juga enggan berkomentar mengenai kemungkinan akan ada sewa tanah pada SG yang didirikan embarkasi ini.

Dia mengatakan, soal penggunaan tanah SG ini bisa dimusyarawarahkan asalkan statusnya tetap sama.

“Soal (tanah SG) rembugannya gampang,” ulasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)