Kulon Progo

Ratusan Guru di Kulon Progo Diberi Diklat K13

Pendidikan itu diharapkan bisa meningkatkan kemampuan guru terkait manajemen mengajar.

Ratusan Guru di Kulon Progo Diberi Diklat K13
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sebanyak 250 guru akan diberikan pendidikan dan pelatihan tentang Kurikulu, 2013 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo.

Pendidikan itu diharapkan bisa meningkatkan kemampuan guru terkait manajemen mengajar.

Kepala Disdikpora Kulon Progo, Sumarsana mengatakan, ada 2.808 orang guru se-Kabupaten Kulon Progo.

Terdiri dari 2.106 guru kelas, 351 guru agama, dan 351 orang guru pendidikan jasmani (penjas).

Dari jumlah itu, baru1.885 orang guru saja yang sudah mengikuti diklat Kurikulum 2013, terdiri dari 1.290 guru kelas, 295 guru agama, dan 300 guru pendidikan jasmani.

Baca: Palette: Tips Memakai Maskara untuk Pemula

"Diklat pada 2019 ini emnggunakan dana APBD untuk 250 guru. Masih ada 673 guru yang belum tercakup dalam diklat ini," kata Sumarsana pada Tribunjogja.com, Selasa (12/2/2019).

Adapun jumlah sekolah dasar se-Kulon Progo terdapat 337 unit, yakni 275 SD negeri dan 52 SD swasta.

Sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum, 2013 dari kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 70 sekolah.

Sedangkan sekolah yang melaksanaan Kurikulum 2013 di kelas 1,2,4 dan lima sebanyak 175 sekolah (kelas 3 dan 6 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP).

Adapun 92 sekolah di antaranya melaksanakan Kurikulum 2013 untuk kelas 1 dan 4 (kelas 2,3,5 dan 6 masih menggunakan KTSP).

Baca: Pelajaran Pancasila Sudah Saatnya Masuk Kurikulum

Sumarsana mengatakan, pelaksanaan Kurikulum 2013 ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

"Terutama dengan mempertimbangkan letak geografisnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidiknya, dan juga kondisi peserta didik,"kata dia.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan masih banyaknya angka putus sekolah maupun belum terpenuhinya pendidikan sembilan tahun menjadi pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan pemerintah daerah.

Pihaknya masih mencari penyebab belum tercapainya pendidikan sembilan tahun meski biaya sekolah tingkat SD dan SMP sudah gratis. (*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved