Yogyakarta

Tak Persoalkan Bebani Anggaran Daerah, Gubernur DIY Minta PPPK Bisa Jadi PNS

Meski nantinya honorer K2 diangkat menjadi PPPK, namun ada peluang untuk bisa diangkat menjadi PNS.

Tak Persoalkan Bebani Anggaran Daerah, Gubernur DIY Minta PPPK Bisa Jadi PNS
Ist
PPPK 2019 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan, pihaknya tidak mempersoalkan mengenai beban anggaran untuk PPPK yang dibebankan ke daerah.

Hanya dia berpesan agar PPPK itu nantinya bisa menjadi PNS.

“Tidak ada masalah (soal anggaran yang dibebankan ke daerah). Kan, selama ini sebelum ada itu (PPPK) ada kontrak lima tahun engga terima pegawai,” jelasnya saat ditemui Tribunjogja.com, Senin (11/2/2019).

Sri Sultan HB X mengatakan, meski nantinya honorer K2 diangkat menjadi PPPK, namun ada peluang untuk bisa diangkat menjadi PNS.

“Tidak ada masalah yang penting setelah direkrut sesuai ketentuan UU, dimungkinkan kalau ada pendaftaran pegawai bisa masuk. Jangan malah merekrut orang lain, kasihan,” urainya.

Baca: Palette: Tips Memakai Maskara untuk Pemula

Sedikitnya 1.015 pegawai honorer dan guru honorer yang masuk dalam honorer K2 DIY diusulkan untuk mengikuti tes seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tes tersebut nantinya akan diselenggarakan oleh badan kepegawaian negara (BKN).

Hanya beban anggaran pada daerah untuk PPPK ini masih menyisakan masalah.

Sekda DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, dari jumlah usulan yang diminta oleh BKN, kebanyakan adalah guru dan petugas medis.

Halaman
12
Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved