Sultan Minta KTP-el Rusak Digunting dan Dimusnahkan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta masing-masing dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di kabupaten/kota untuk memusnahkan Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang rusak atau invalid.

Pemusnahan harus dilakukan agar tidak disalahgunakan.

"KTP-el yang rusak dan tidak terpakai seharusnya digunting atau dimusnahkan," ujar Sultan HB X di Kepatihan, Senin (17/12/2018) kemarin.

Dia menjelaskan, pemusnahan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu.

Sehingga, tidak akan lagi ada isu-isu penggunaan KTP-el rusak untuk pemilu.

"Dimusnahkan agar tidak timbul isu-isu," paparnya.

Baca: KTP-El Hilang? Begini Mekanisme Mengurusnya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Hadi Prabowo, M.M., pada 13 Desember 2018 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Dalam SE yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Indonesia itu diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing–masing.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengatakan, jika masih ditemukan KTP-el rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.

Baca: Disdukcapil Sleman: Rekam Data E-KTP Bisa Dilakukan Tanpa Surat Pengantar

Kebijakan ini, jelas Bahtiar, dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.

“Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu Serentak 2019 berjalan Luber dan Jurdil serta aman, damai, tertib dan lancar,” ungkap Bahtiar. (TRIBUNJOGJA.COM)