Techno

PrivyID Menjadi Penyedia Tanda Tangan Digital Swasta Pertama yang Lulus Kemkominfo

PrivyID Menjadi Penyedia Tanda Tangan Digital Swasta Pertama yang Lulus Kemkominfo

PrivyID Menjadi Penyedia Tanda Tangan Digital Swasta Pertama yang Lulus Kemkominfo
istimewa
CEO PrivyID Marshall Pribadi mengumumkan tanda tangan digital dari startup PrivyID, Rabu (24/10/2018) telah resmi dipakai dalam aplikasi Akulaku. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM - Perusahaan penyedia tanda tangan digital, Privy Identitas Digital menjadi penyedia tanda tangan digital swasta pertama yang lulus semua persyaratan Permenkominfo 11/2018 dan diakui oleh Kemkominfo sebagai penyelenggara sertifikat elektronik (PsRE) terdaftar sejak 7 Desember 2018.

Kemkominfo memberikan pengakuan ini setelah PrivyID lolos memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki sistem penerbitan, pengelolaan, perlindungan dan verifikasi sertifikat elektronik.

PrivyID juga harus melewati pengujian sistem elektronik dan analisis keamanan informasi yang terdiri dari stress test, load test, dan penetration test.

Baca: ASUS Rilis ZenFone Max Pro M2 untuk Para Maniak Gaming

Pada stress test yang dilakukan untuk menguji kapasitas sistem, PrivyID dapat menangani seratus transaksi per detik dengan predikat memuaskan.

“Dengan semakin intensnya Kominfo mengawasi penyelenggara tanda tangan digital, masyarakat dan industri sudah tidak perlu khawatir tentang keamanan dan validitas tanda tangan digital. Karena tanda tangan digital dan sertifikat elektronik yang sudah terdaftar seperti PrivyID sudah  bisa menjamin kepastian hukum kalau ada sengketa sampai ke tingkat pengadilan,” ujar Marshall Pribadi, CEO & Founder PrivyID.

Riki Arif Gunawan, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo mengatakan penyedia tanda tangan digital di Indonesia kini tidak bisa beroperasi sembarangan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini lebih intens mengawasi perusahaan  penyedia tanda tangan digital lewat Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang dirilis 6 September 2018 lalu.

Baca: Pria Bersenjata Tongkat Berniat Begal Truk di Jalan Raya, Tak Disangka Berisi Puluhan Tentara

Peraturan menteri ini mengatur lima belas syarat yang harus dilakukan perusahaan penyelenggara tanda tangan digital dan sertifikat elektronik untuk bisa diakui sebagai perusahaan terdaftar oleh Menkominfo, di antaranya:

Pertama, memiliki infrastruktur tanda tangan digital di Indonesia, termasuk sistem dan fasilitas. Kedua, sudah lulus pengujian sistem elektronik atau stress test, dan analisa keamanan informasi, atau penetration test. Ketiga, memiliki sistem untuk membuat dan mengelola tanda tangan digital dan kelima, memiliki sistem untuk menerbitkan, mengeloa dan menjamin keamanan sertifikat elektonik. (tribunjogja)

Penulis: vim
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved