Sleman

Tidak Masuk Kriteria Formasi Khusus, Honorer Diharap Tunggu PPPK

Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan namun merujuk peraturan dari Kemenpan-RB.

Tidak Masuk Kriteria Formasi Khusus, Honorer Diharap Tunggu PPPK
tribunjogja.com
ILUSTRASI 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kabupaten Sleman membuka 628 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang meliputi dua kriteria yakni umum dan khusus.

Dimana kriteria khusus tersebut hanya berjumlah dua formasi dan berlaku bagi Guru K2 yang maksimal berumur 35 tahun.

Kendati demikian, bagi para Guru honorer dapat menunggu turunnya kebijakan dari pemerintah berupa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Baca: Tunggu Keputusan, Pendaftaran CPNS Sleman Diundur

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Sumadi mengatakan bahwa pihaknya hanya membuka dua formasi tenaga Guru K2 yang berkesempatan menjadi PNS.

Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan namun merujuk peraturan dari Kemenpan-RB.

Selain itu, mengenai prosedur yang diberlakuan tetap sama dengan CPNS kebanyakan.

"Sesuai peraturan (Dari Kemenpan-RB) hanya berlaku bagi yang umurnya maksimal 35tahun. Jumlah itu (2 formasi khusus) karena yang memenuhi umurnya di Sleman hanya 2 orang saja," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sleman, Arif Kurniawan mengatakan, bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengingat keputusan tersebut ditentukan oleh pusat.

Kendati demikian, ia mengatakan jika kedua orang yang masuk dalam formasi itu belum tentu akan lolos.

Mengingat prosedurnya sama dengan penerimaan CPNS pada umumnya.

Baca: Tidak Bisa Daftar CPNS Karena Usia, Pegawai Honorer Ini Pilih Kerja Sampingan jadi Pemulung

"Karena memang kebijakan pusat seperti itu, ya dan kita tinggal mengikuti saja. Tapi peluang lolos yang K2 itu kan tidak bisa ditebak, bisa sesuai dengan passing grade yang ditentukan apa tidak. Artinya 2 orang itu belum jaminan diterima sebagai PNS," katanya, Rabu (19/9/2018).

Disinggung mengenai nasib Guru honorer saat ini, ia merasa masih terdapat satu peluang untuk lepas dari jeratan Guru honorer.

Hal itu adalah menunggu PP turunan dari Undang-undang ASN No. 5 Tahun 2014, yang kaitannya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Peluangnya hanya satu, menunggu PP tentang PPPK itu, karena nanti bisa dimasukkan di situ (PPPK). Tapi dengan catatan, yaitu harus menunggu kebijakan dari pusat," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rid
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved