Yogyakarta

Warga Dipoyudan Mengadu ke Keraton Terkait Penggunaan Tanah Sultan Ground yang Mereka Tempati

Sekitar 120 warga asal Pathuk, Dipoyudan, Ngampilan, Yogyakarta mengadu kepada pihak Keraton Yogyakarta.

Warga Dipoyudan Mengadu ke Keraton Terkait Penggunaan Tanah Sultan Ground yang Mereka Tempati
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Warga Dipoyudan Pathuk mengadu ke Krayon terkait penggunaan tanah Sultan Ground yang sudah lama mereka tempati, Senin (17/9/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Sekitar 120 warga asal Pathuk, Dipoyudan, Ngampilan, Yogyakarta mengadu kepada pihak Yogyakarta'>Keraton Yogyakarta atas tanah yang akan dikosongkan oleh pihak di luar Keraton, dalam hal ini TNI Angkatan Darat di depan Pagelaran Keraton pada Senin (17/9/2018).

Udi Marnoto, seorang warga mengungkapkan jika rumah yang dihuni sejak setengah abad tersebut sebelumnya di tahun 2000, telah mendapatkan izin dari Keraton Yogyakarta berupa kekancingan Magersari.

Baca: Ini 4 Jenis Serat Kekancingan yang Harus Dikenali Penghuni Sultan Ground dan Pakualam Ground

Dalam kekancingan tersebut dinyatakan bahwa warga diperbolehkan untuk menempati tanah tersebut dan dalam kekancingan tersebut tidak disebutkan mengenai jangka waktu berlakunya.

“Tadi kami ditemui oleh Acun Hadiwidjojo, beliau mendapat perintah menjembatani keinginan warga untuk bertemu dengan Korem. Ngarso Dalem lewat Acun berpesan agar masalah ini diselesaikan baik-baik. Lalu pihak keraton membawa kami menghadap Danrem, disana kami menjelaskan masing-masing posisi,” terangnya pada Tribunjogja.com.

Namun, setelah dilakukan dialog, muncul pembahasan dari Danrem mengenai telah dicabutnya kekancingan yang diberikan kepada warga.

Yang mana dari Korem juga memegang surat yang mengatakan bahwa pengelolaan bangunan di atas tanah yang saat ini ditempati warga adalah milik TNI.

Udi menyebutkan, jika kekancingan yang dimiliki warga sifatnya by name by address.

Sementara yang dipegang Korem semacam surat yang intinya Keraton mengizinkan kepada Korem untuk mengelola bangunan di atas tanah tersebut.

“Sesuai dengan dawuh ngarso dalem, masyarakat mencoba menyelesaikan dengan baik-baik. Namun pada prinsipnya kami tetap mempertahankan nasib ratusan warga yang sudah tinggal disini bertahun-tahun yang akan dikosongkan tanpa solusi yang manusiawi,” terangnya.

Udi menyebutkan, dari 40 rumah dengan 99 Kepala Keluarga, dan 300an warga, setidaknya terdapat 30 rumah yang harus dikosongkan sampai batas waktu 21 September 2018.

Baca: Pemda DIY Inventarisasi Sultan Ground dan Pakualam Ground

Namun meski demikian, Udi mengungkapkan jika kedua belah pihak akan menunda terlebih dahulu sikap sampai adanya klarifikasi dari Keraton.

Dia mengaku jika warga juga tidak akan mengklaim mengenai hal milik, namun hanya menjalankan sabda Raja yang sudah mengizinkan menggunakan tanah tersebut.

 “Untuk sementara akan dilakukan klarifikasi dan semua pihak akan menunda dulu. Ini menyangkut bagaimana status kekancingan yang sudah kami punya, dan Korem juga mengatakan akan ditunda dulu pengosongan sampai ada klarifikasi dari Keraton,” katanya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved