Home »

DIY

DIY

ORI DIY Resmikan Sekber Pos Pengaduan PPDB

Bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran selama Penerimaan Peserta Didik Baru dapat melaporkannya di Sekber Pos Pengaduan.

ORI DIY Resmikan Sekber Pos Pengaduan PPDB
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Arie
Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY bersama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LODIY) dan Forum Pantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul meresmikan Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIY 2018, Kamis (28/6/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY bersama Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LODIY) dan Forum Pantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul meresmikan Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB DIY 2018.

Bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran selama Penerimaan Peserta Didik Baru dapat melaporkannya di Sekber Pos Pengaduan yang berada di kantor ORI Perwakilan DIY, Jalan Wolter Monginsidi No 20, Yogyakarta.

Kepala ORI Pewakilan DIY, Budhi Masthuri, mengatakan pembentukan sekber ini agar komitmen yang dilakukan penyelenggara PPDB tetap bisa dikawal dan tidak melenceng dari aturan.

Sebenarnya setiap instansi baik ORI DIY, LO DIY, dan Forpi masing-masing adalah pemantau indipenden dan memiliki wewenang untuk memproses setiap aduan atau laporan dari masyarakat.

Namun dengan dibentuknya sekber ini, semua dapat saling bersinergi, menyelesaikan masalah dan kemudian dapat memberikan saran dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

"PPDB dengan sistem zonasi ini sudah masuk tahun ke dua dan prediksi kami masih akan ada persoalan dalam prosesnya," ujarnya Kamis (28/6/2018).

Permasalahan yang masih muncul dalam PPDB adalah penerapan KK sesuai zonasi.

Budhi menjelaskan, kalau di aturan nasional tidak mengharuskan domisili orang tua sebagai parameter sistem zonasi.

Namun di DIY, membuat juknis sesuai domisili orangtua.

"Ada kasus orangtua tinggal di Bekasi, sementara anak ikut neneknya di Yogya gmn? Secara hitam putih bila sesuai domisili orang tua pasti tidak bisa diterima. Kami sudah klarifikasi di dinas, akhirnya dipastikan bisa diakomodasi dengan surat keterangan domisili walaupun ini dibatasi minimal waktu domisili," ujarnya. (*)

Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help