Suharsono Akan Lakukan Pendataan Ulang Terkait Bantuan Rastra di Bantul

Dalam audiensi tersebut warga mengadukan persoalan data bantuan beras kesejateraan (rastra) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/ Ahmad Syarifudin
Bupati Bantul, Suharsono, sesaat setelah menerima keluhan warga terkait persoalan data bantuan, Rabu (07/03/2018) 

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul, Suharsono, menerima audiensi warga kurang mampu terkait persoalan data bantuan di Pendopo Parasamya, Rabu (07/03/2018).

Dalam audiensi tersebut warga mengadukan persoalan data bantuan beras kesejateraan (rastra) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dilaporkan Paguyuban Dukuh (Pandu) ada banyak warga kurang mampu di Kabupaten Bantul yang tidak mendapat bantuan.

Namun sebaliknya, beberapa warga yang secara ekonomi mampu justru terdaftar dan mendapatkan jatah bantuan.

Menanggapi persoalan itu, Bupati mengaku akan memerintahkan untuk melakukan pendataan ulang seluruh wilayah Bantul dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga padukuhan.

"Saya sejak awal menjabat sudah ada masukan terkait persoalan data ini. Sudah saya suruh untuk mendata lagi.
Pak Camat, Lurah dan Dukuh lakukan pendataan warganya. Begitu dapat data, saya akan kirim langsung ke Mensos di Jakarta," tegas Suharsono, usai audiensi bersama warga, Rabu (07/03/2018).

Dalam penyusunan data ini pihaknya mewanti-wanti kepada kelurahan, kepala Dukuh hingga tingkat RT untuk tidak bermain-main data.

Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan pembaruan data penerima bantuan kepada Dirjen terkait. Namun demikian ia sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti mengapa data lama sering kali digunakan.

"Jadi panjenengan semua marah sama saya. Saya marah sama yang di Jakarta," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti persoalan data bantuan yang terkadang keliru, karena sesekali ada kepala Dukuh yang berlaku curang dengan memasukkan nama saudara atau kerabatnya sendiri kedalam daftar warga layak menerima bantuan.

"Kadang ada kepala Dukuh yang karena dia memiliki saudara kemudian dimasukkan kedalam daftar penerima bantuan. Ini yang tidak boleh. Nanti akan saya cek langsung," terangnya.

Ia berharap data penerima bantuan yang sudah didata ulang dan terverifikasi itu nantinya segera diberikan kepadanya dan akan langsung di bawa ke Jakarta.

"Data itu akan saya bawa langsung ke Jakarta. Tanpa melalui surat. Kalau surat bisanya cuma dilihat tanpa ada tindaklanjut," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved