TribunJogja/
Home »

DIY

Sektor Pendidikan dan Pariwisata di DIY Masih Sarat Pungli

Dugaan maladministrasi di lembaga pendidikan, yaitu meliputi SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di DIY berjumlah 34 laporan.

Sektor Pendidikan dan Pariwisata di DIY Masih Sarat Pungli
TRIBUNJOGJA.COM /Pradito Rida
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY, Budhi Masthuri saat memaparkan pencapaian ORI DIY di tahum 2017, Kamis (11/1/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pradito Rida Pertana

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY memaparkan hasil catatan pelayanan publik di DIY selama tahun 2017.

Dimana dari data tersebut, kasus pungli masih terbilang tinggi khususnya pada sektor pendidikan dan pariwisata.

Sedangkan menurut hasil survey, untuk kepatuhan terhadap standar pelayanan publik menempatkan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo di tempat teratas.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY, Budhi Masthuri mengatakan, pungutan liar (pungli) masih mengemuka dalam proses pelayanan publik di tahun 2017.

Bahkan pungli menjadi laporan berulang kepada pihaknya.

Menurutnya, banyaknya pungli masih didominasi sektor pendidikan dan pariwisata.

"Untuk pungli di sektor pendidikan kebanyakan terjadi di SD dan SMP negeri seperti pungutan uang gedung pengembangan institusi, uang seragam sekolah, uang buku yang di luar ketentuan," katanya, Kamis (11/1/2018).

Menurutnya, pungutan di sektor tersebut terjadi berulang-ulang sampai dilaporkan ke pihaknya, ia menilai berulangnya pelaporan tersebut karena minimnya penindakan, baik secara hukum maupun administratif.

Ia menilai bahwa seharusnya tidak sulit untuk membedakan pungli, karena secara sederhana, pungli dapat dikenali dengan melihat apakah ada peraturan yang menjadi dasar hukumnya dan apakah petugas yang memungut memiliki kewenangan.

Halaman
1234
Penulis: rid
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help