Instruksi Wagub DIY 1975 Harusnya Sudah Gugur Sejak 1984

Z Siput Lokasari seorang warga keturunan tionghoa yang baru-baru ini mengajukan somasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X

Instruksi Wagub DIY 1975 Harusnya Sudah Gugur Sejak 1984
Tribun Jogja/Khaerur Reza
Siput menunjukkan salinan Pergub 1984 yang menurutnya sudah menggugurkan Instruksi Wagub 1975 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM SLEMAN - Instruksi Wagub DIY tahun 1975 yang melarang warga nonpribumi memiliki tanah hak milik atas tanah harusnya sudah gugur sejak tahun 1984 dan tidak bisa dijadikan patokan oleh BPN untuk tidak memberikan SHM tanah kepada warga keturunan.

Tahun 1984 merujuk pada turunnya Pergub no 3 Tahun 1984 yang mengatur tentang pelaksanaan berlakunya UU no 5 tahun 1960 yang menggugurkan seluruh peraturan yang ada sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Z Siput Lokasari seorang warga keturunan tionghoa yang baru-baru ini mengajukan somasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk mencabut surat tersebut.

"Sebenarnya dengan adanya Pergub 1984 yang ditandatangani sendiri oleh PA VIII yang juga mengeluarkan instruksi tahun 1975 itu, maka instruksi sebelumnya otomatis tidak berlaku," jelas Siput Senin (24/10/2016).

Dalam pasal 3 Pergub DIY 1984 berbunyi 'Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi'.

Dia menambahkan bahwa PA VIII yang waktu itu menjabat Wagub mengeluarkan surat tersebut juga setelah berkonsultasi dan mendapat instruksi dari Sri Sultan HB IX yang saat itu manjabat Wapres.

Sementara terkait menjadikan melindungi rakyat lemah sebagai dalil tidak memberikan sertifikay t hak kepmilikan tanah kepada warga keturunan, menurutnya juga tidak jelas dan bersifat abu-abu serta tidak memiliki parameter yang terukur.

Dia sendiri masih berharap Sri Sultan HBX selaku Gubernur DIY dan KGPAA Paku Alam X selaku Wagub DIY membaca somasi keduanya yang dilayangkan 4 hari yang lalu dan kemudian mencabut instruksi wagub 1975.

"Kita memberi waktu selama 30 hari, semoga ada tanggapan positif dari Ngarso Dalem. Kalau tidak kita siap menempuh jalur hukum," ujarnya. (*)

Penulis: khr
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help